Skandal Pembingkaian Opini Balambano: Saat 'Permohonan Maaf Palsu' Dipakai Redam Polemik Pribadi

LUTIM, PORTALMEDIA – Dugaan rekayasa informasi publik untuk kepentingan personal mencuat dalam polemik proyek pengalihan jalur (reroute) pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.

Juru Bicara Forum Komunikasi Masyarakat Balambano (FKMB), Risal Mujur, menjadi sorotan setelah sejumlah media lokal memberitakan bahwa pihak perusahaan telah menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus membersihkan namanya.

Pemberitaan tersebut beredar ketika Risal tengah menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat terkait dugaan benturan kepentingan personal di balik gerakan penolakan terhadap rute pipa tersebut.

Namun, penelusuran terhadap dokumen dan rekam komunikasi di lapangan mengindikasikan adanya persoalan dalam penempatan kapasitas narasumber yang dijadikan dasar pemberitaan.

Petugas berinisial IS, yang pernyataannya dijadikan dasar klaim permohonan maaf, diketahui bukan juru bicara resmi, bagian legal korporasi, ataupun pejabat komunikasi yang memiliki kewenangan mewakili manajemen pusat PT Vale Indonesia Tbk.

IS diketahui merupakan petugas lapangan yang menjalankan fungsi hubungan eksternal. Perannya mencakup koordinasi, penyampaian keluhan warga, serta fasilitasi kebutuhan administrasi awal antara masyarakat lingkar tambang dan pihak pelaksana proyek.

Pernyataan IS bermula dalam rapat koordinasi teknis penanganan pipa di Kantor Camat Wasuponda. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf terkait beredarnya informasi mengenai dugaan kepentingan pribadi di luar forum.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks komunikasi dan mediasi di tingkat lapangan. Namun, dalam pemberitaan yang kemudian beredar, ucapan IS diduga ditempatkan sebagai permohonan maaf resmi PT Vale Indonesia Tbk kepada Risal Mujur.

Pembingkaian tersebut membentuk kesan bahwa manajemen perusahaan telah mengambil sikap resmi sekaligus membersihkan nama Risal dari berbagai dugaan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

IS, yang kemudian diketahui bernama Iskandar Ismail, disebut telah memberikan penjelasan berbeda kepada media. Ia menyatakan tidak pernah dikonfirmasi mengenai penggunaan dan publikasi pernyataannya sebagai sikap formal PT Vale Indonesia Tbk.

Keterangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai konteks penggunaan kutipan, kapasitas narasumber, dan proses verifikasi sebelum pernyataan tersebut dipublikasikan sebagai sikap perusahaan.

Pakar Hukum Komunikasi dan Media, Dr. Hendra Gunawan, S.H., M.H., mengatakan terdapat batasan hukum yang ketat mengenai pihak yang berwenang berbicara atas nama sebuah institusi.

“Dalam tata kelola perusahaan besar, terdapat batasan hukum yang sangat ketat mengenai siapa yang berhak berbicara atas nama institusi,” kata Hendra saat dihubungi media, Rabu (14/10/2026).

Menurut Hendra, petugas fasilitator lapangan tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan hukum untuk menyampaikan sikap kelembagaan yang mengikat manajemen pusat.

“Petugas fasilitator lapangan tidak memiliki kapasitas ataupun legal standing untuk meluncurkan sikap kelembagaan yang mengikat manajemen pusat. Membingkai opini seolah-olah korporasi secara resmi meminta maaf melalui seorang tenaga lapangan adalah langkah manipulatif demi kepentingan pencitraan personal,” tegasnya.

Kritik juga sebelumnya disampaikan Koalisi Pemikir Literasi dan Gagasan (Kopling) Sulawesi Selatan. Mereka menilai persoalan kapasitas narasumber serta konteks pernyataan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

Kopling juga menyoroti dugaan penggunaan ruang redaksi untuk melindungi kepentingan pribadi sekaligus meredam pertanyaan warga mengenai transparansi posisi Risal sebagai Juru Bicara FKMB.

Penggunaan media untuk membentuk opini yang menguntungkan pihak tertentu dinilai dapat mengaburkan pokok persoalan dalam polemik pengalihan jalur pipa. Persoalan yang seharusnya dibuka secara transparan dikhawatirkan justru bergeser menjadi upaya pemulihan citra personal.

Sejumlah elemen masyarakat sipil kemudian mendesak manajemen PT Vale Indonesia Tbk menerbitkan klarifikasi tertulis. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah pernyataan Iskandar merupakan sikap resmi perusahaan atau hanya disampaikan dalam konteks mediasi di tingkat lapangan.

Manajemen perusahaan juga diminta menjelaskan pihak yang memiliki kewenangan resmi untuk menyampaikan sikap institusional kepada masyarakat dan media terkait polemik proyek pipa tersebut.

Klarifikasi itu dinilai penting agar informasi publik tidak dikaburkan oleh klaim sepihak serta untuk mencegah penggunaan pernyataan petugas lapangan sebagai materi pembentukan opini maupun pemulihan citra pihak tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News