25 Anggota DPR Diklaim Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran
Mardani menyebut penandatanganan dilakukan secara personal oleh para anggota DPR, meski berasal dari berbagai fraksi politik. Menurutnya, proses pengumpulan dukungan masih terus berlangsung sejak dimulai pada Senin malam.
JAKARTA, PORTALMEDIA – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengklaim sedikitnya 25 anggota parlemen lintas fraksi telah menandatangani dokumen pengusulan HMP.
Mardani menyebut penandatanganan dilakukan secara personal oleh para anggota DPR, meski berasal dari berbagai fraksi politik. Menurutnya, proses pengumpulan dukungan masih terus berlangsung sejak dimulai pada Senin malam.
“Hampir semua fraksi, lebih dari 25 anggota,” ujar Mardani saat dikonfirmasi, Selasa.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut belum menjadi sikap resmi fraksi masing-masing, melainkan inisiatif individu para legislator.
“Mayoritas berasal dari berbagai fraksi, tetapi sifatnya masih personal,” katanya.
Selain memperlihatkan lembar dukungan yang telah ditandatangani para anggota DPR, Mardani juga menunjukkan dokumen yang memuat argumentasi hukum beserta dasar pasal-pasal yang menjadi landasan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Langkah itu muncul di tengah menguatnya dinamika politik terkait status Gibran Rakabuming Raka setelah sejumlah putusan pengadilan mengenai dokumen persyaratan pencalonannya sebagai calon wakil presiden.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen yang disetarakan dengan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan terpisah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
Perkembangan tersebut memicu berbagai respons politik di DPR. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga penggunaan Hak Menyatakan Pendapat mulai mengemuka sebagai mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh. Apabila seluruh tahapan konstitusi terpenuhi, proses tersebut berpotensi berlanjut pada usulan pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait klaim dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News