Pemkot Makassar Sosialisasi PBG dan SLF, Sasar Pengelola Fasilitas Kesehatan
Melalui mekanisme baru ini, negara hadir untuk memeriksa dua aspek mendasar dari suatu bangunan gedung, yakni rencana desain serta kondisi fisik bangunan di lapangan.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Tata Ruang menggelar sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan bertema "Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan" ini bertujuan meningkatkan kesadaran para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terkait pentingnya kepemilikan izin bangunan sesuai regulasi yang berlaku.
Perubahan regulasi menuntut pergeseran paradigma masyarakat dari izin terdahulu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi PBG dan SLF.
Melalui mekanisme baru ini, negara hadir untuk memeriksa dua aspek mendasar dari suatu bangunan gedung, yakni rencana desain serta kondisi fisik bangunan di lapangan.
Pemeriksaan tersebut sangat krusial untuk memastikan gedung fasyankes memenuhi standar teknis, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, hingga kelayakan fungsi.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.
"Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya," papar Fadil.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menganalogikan perizinan gedung seperti dokumen kepemilikan kendaraan. PBG diibaratkan sebagai izin awal, sedangkan SLF adalah bukti kelayakan jalannya.
"PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan," jelas Laode.
Melalui agenda sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pengelola fasyankes serta para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan layanan fasilitas kesehatan di Makassar yang aman, tertib, dan berstatus laik fungsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News