Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
PORTALMEDIA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian tersebut dilakukan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, kata Prasetyo, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Pak Wapres menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden lebih banyak memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gibran.
Ia menjelaskan, dalam pembicaraan tersebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keinginan Gibran mundur muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR. Sebanyak 50 anggota dewan dari enam fraksi telah mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai tindak lanjut atas putusan MA dan MK mengenai dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA milik Gibran dari institusi pendidikan di Singapura maupun Australia.
Merespons putusan tersebut, DPR mulai memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan menengah sehingga membantah tudingan terkait status kelulusannya.
“Kalau saya tidak lulus SMA, tidak mungkin saya bisa kuliah. Saya juga menyelesaikan pendidikan S1 di Singapura,” kata Gibran dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News