Pemkot Makassar Perkuat Sosialisasi KKPR untuk Optimalisasi Tata Ruang Wilayah
Menurutnya, setiap perubahan pemanfaatan ruang, baik secara administrasi maupun fisik selalu diproses sesuai prosedur yang berlaku.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemanfaatan ruang di Kota Makassar dinilai berjalan dengan baik seiring kepemilikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Makassar, Andi Zainal Abidin.
Menurutnya, setiap perubahan pemanfaatan ruang, baik secara administrasi maupun fisik selalu diproses sesuai prosedur yang berlaku.
Pelayanan kepada masyarakat pun diupayakan semaksimal mungkin sesuai aturan dan mekanisme yang ditentukan.
"Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak sendiri, melainkan melibatkan lintas OPD," ujar Zainal dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar pada Selasa, (10/11/2026) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Di antaranya instansi vertikal Sulawesi Selatan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), para camat dan lurah, asosiasi, hingga stakeholder terkait seperti Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulsel.
"Sosialisasi ini kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang," tambah Zainal.
Dalam sesi materi, dua narasumber yakni Marissa Aprilia dan Aulia Hanif Erya memaparkan sejumlah hal penting, termasuk persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang menjadi dasar rekomendasi penerbitan KKPR. Pembahasan juga mencakup persyaratan permohonan PTP KKPR untuk kegiatan berusaha lintas kabupaten/kota.
Terkait jangka waktu, pengurusan penerbitan PTP KKPR idealnya diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kendati demikian, Aulia mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya waktu tersebut kerap melebihi ketentuan akibat beberapa kendala di lapangan.
"Di antaranya pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian nama pemohon dengan nama yang tercantum di surat tanah, hingga ketidaksesuaian lokasi tanah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News