Kapolri Duga Listyo Sigit Jadi Penerima Akhir Hasil Penyadapan Presiden Prabowo
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11), Suyudi menyebut hasil penyidikan mengarah pada dugaan bahwa Listyo berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.
PORTALMEDIA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11), Suyudi menyebut hasil penyidikan mengarah pada dugaan bahwa Listyo berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Menurut Suyudi, penyidik menduga Listyo menggerakkan pihak lain untuk melakukan penyadapan terhadap sejumlah target tanpa mekanisme hukum sebagaimana mestinya.
Selain Listyo, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Slamet Uliandi yang saat itu menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada Jenderal LSP.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Penyidik menduga persetujuan penyadapan diberikan melalui aplikasi WhatsApp tanpa didahului surat permohonan dari penyidik.
Adapun Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Plt Kabag Monitoring sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan pelaksanaan surveillance, serta menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara, log aktivitas, hingga pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam operasi tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dugaan penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP mengenai dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan pihak lain melakukan tindak pidana melalui penyalahgunaan kewenangan.
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga menyampaikan bahwa Listyo Sigit ditahan hingga 23 November 2026. Sementara Irjen Eko Hadi ditahan hingga 22 November 2026, Irjen Ahrie Sonta hingga 21 November 2026, sedangkan Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026.
Kasus ini menjadi perhatian DPR RI yang memanggil Kapolri beserta jajaran untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News