Yusril Sebut Kasus Ijazah Gibran Sudah Final, Kuasa Hukum Nilai Masih Ada Ruang Banding di PTUN
Editor : Agung
ist
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Rahmadi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, PT Mercy Toga Kirana, dinyatakan gugur. Saat membacakan pertimbangan hukum, Rahmadi menegaskan bahwa putusan gugur ini menutup ruang pemeriksaan, pembuktian lebih lanjut,maupun pengajuan upaya hukum lainnya.
PORTALMEDIA.ID- Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi,menyatakan bahwa secara hukum acara masih terdapat celah upaya hukum lanjutan terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA kliennya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rullyandi usai menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026), di mana ia hadir sebagai pihak tergugat intervensi yang mewakili Gibran.
"Secara hukum masih bisa," ujar Rullyandi di PTUN Jakarta, Kamis.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Rahmadi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, PT Mercy Toga Kirana, dinyatakan gugur. Saat membacakan pertimbangan hukum, Rahmadi menegaskan bahwa putusan gugur ini menutup ruang pemeriksaan, pembuktian lebih lanjut,maupun pengajuan upaya hukum lainnya.
"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi dalam persidangan.
Menanggapi hal itu, Rullyandi berpandangan berbeda. Menurutnya, berdasarkan hukum acara yang berlaku,setiap putusan pengadilan pada prinsipnya tetap membuka peluang untuk diajukan upaya hukum banding.
"Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding,tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding," terang Rullyandi.
Kendati menilai peluang tersebut masih ada, Rullyandi belum dapat memastikan apakah pihaknya akan mengambil langkah banding atau bagaimana kelanjutan status pendampingan hukumnya setelah putusan ini.Ia mengaku belum melaporkan hasil sidang kepada Gibran karena baru saja selesai mengikuti jalannya persidangan.
"Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan hukum mengenai ijazah Gibran sudah selesai.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara serupa telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menyisakan ruang upaya hukum lain.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berikan Komentar
Berita Terbaru