Andi Tenri Uji Idris Soroti Sampah, Konflik Sosial, hingga UMKM dalam Pengawasan Perda Angkatan XIII
Andi Tenri Uji Idris menyoroti tiga isu utama yang masih menjadi perhatian di Kecamatan Mariso, yakni pengelolaan sampah, potensi konflik sosial atau perang kelompok, serta pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
MAKASSAR, PORTALMEDIA – Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) agar benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Daerah (Perda) Angkatan XIII Tahun 2026 di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kecamatan Mariso, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, S.E., serta Praktisi Komunikasi, Wiwik Amaluddin, sebagai narasumber. Acara diikuti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, perwakilan pemuda, dan pelaku UMKM.
Dalam pemaparannya, Andi Tenri Uji Idris menyoroti tiga isu utama yang masih menjadi perhatian di Kecamatan Mariso, yakni pengelolaan sampah, potensi konflik sosial atau perang kelompok, serta pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, Perda yang telah disahkan DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar harus diimplementasikan secara nyata sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Peraturan daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum semata, tetapi harus hadir menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi warga setiap hari,” ujarnya.
Ia menilai penanganan sampah membutuhkan kedisiplinan seluruh elemen masyarakat, sementara pencegahan konflik sosial harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, UMKM juga perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, menjelaskan pemerintah kecamatan terus memperkuat koordinasi bersama kelurahan, petugas kebersihan, serta RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah, termasuk mengoptimalkan keberadaan bank sampah.
Dalam menjaga keamanan wilayah, kata dia, pemerintah kecamatan juga bersinergi dengan unsur Tripika, tokoh masyarakat, serta pemuda melalui patroli dan penguatan ruang dialog sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik antarwarga.
Sementara di sektor ekonomi, Kecamatan Mariso terus melakukan pendataan, pendampingan perizinan, hingga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Praktisi Komunikasi Wiwik Amaluddin menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan daerah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada cara pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, penyampaian informasi yang persuasif, humanis, dan mudah dipahami akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, serta mendukung berbagai program pemerintah.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Melalui pengawasan Perda tersebut, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Kecamatan Mariso yang bersih, aman, dan memiliki ekonomi masyarakat yang semakin berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News