Gugatan GMTD Kandas di PN Makassar, Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Dokumen

Konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Sebelumnya, dalam sidang perdata, majelis hakim melihat menemukan dua kelemahan mendasar pada gugatan PT GMTD.

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Langkah hukum lanjutan berupa pengaduan pidana menjadi babak baru upaya PT Hadji Kalla (KALLA Group) mempertahankan hak atas lahan yang berlokasi tepat di depan kawasan Trans Studio Mall (TSM) Makassar tersebut.

Sebelumnya, dalam sidang perdata, majelis hakim melihat menemukan dua kelemahan mendasar pada gugatan PT GMTD. Gugatan itu dinilai kurang pihak (plurium litis consortium) sekaligus kabur (obscuur libel), terutama menyangkut ketidakjelasan asal-usul hak dan letak administratif lahan.

"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD," kata Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).

"Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan. Data yang diperjualbelikan ke GMTD otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," lanjutnya.

Di persidangan, kedua pihak memang membawa dasar klaim yang berbeda. PT GMTD mengacu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi, yang disebut berasal dari tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, pihak Kalla memegang empat SHGB, yakni Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang sudah terbit sejak 8 Juli 1996 disertai dokumen riwayat perolehan tanah.

Perbedaan catatan administrasi inilah yang ikut disorot hakim. Berdasarkan Buku Letter C Kecamatan Tamalate serta kesaksian Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musma, di persidangan, tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, bukan Persil 50.

Secara fisik, letak tanah pada Persil 40 D I itu berada di sebelah timur objek yang dipersengketakan. Sedangkan lahan yang diklaim PT Hadji Kalla tercatat sebagai Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 D IV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Hakim juga menilai ada sejumlah pihak terkait sejarah tanah yang belum ikut digugat, seperti ahli waris Hamid Dg. Lau, Andi Muda Daeng Serang, serta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle. Akibatnya, alur hubungan hukum atas tanah tersebut belum bisa diuji secara menyeluruh.

Bagi pihak Kalla, putusan tidak diterimanya gugatan perdata ini belum menjadi akhir dari urusan tersebut. Mereka bersiap membawa temuan soal dokumen perolehan tanah itu ke jalur pidana agar duduk perkaranya semakin terang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru