GMTD Bantah Klaim Kemenangan Kalla dalam Sengketa Lahan Tanjung Bunga
Direktur Utama GMTD Ali Said dalam keterangan resminya menilai pernyataan yang menyebut pengadilan memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan lahan tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim kemenangan yang disampaikan pihak PT Hadji Kalla terkait sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi (sekitar 16,3 hektare) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.
Bantahan tersebut disampaikan GMTD merespons konferensi pers pihak Kalla pada 19 November 2026 menyusul Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dijatuhkan pada 12 November 2026.
Direktur Utama GMTD Ali Said dalam keterangan resminya menilai pernyataan yang menyebut pengadilan memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan lahan tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.
Menurutnya, isi amar putusan harus dibaca secara utuh sebelum ditarik kesimpulan mengenai status kepemilikan.
"Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat," ujar Ali Said.
GMTD menjelaskan bahwa dalam putusan tingkat pertama tersebut, gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan pihak PT Hadji Kalla dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Di sisi lain, GMTD juga mengakui bahwa gugatan yang mereka ajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan aspek formil, bukan pembatalan atas hak kepemilikan lahan.
Menurut pihak perseroan, putusan tertanggal 12 November 2026 itu tidak membatalkan sertifikat maupun dasar hukum kepemilikan yang selama ini mereka pegang.
GMTD merujuk pada riwayat pencatatan tanah sejak 1971, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi, sejumlah putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pelaksanaan eksekusi PN Makassar pada 3 November 2025, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terbitan 15 Oktober 2025.
Perseroan juga menyoroti dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak, seperti masuknya kendaraan, alat berat, dan penimbunan tanah yang disebut menjadi pangkal perkara ini.
GMTD menyatakan tengah menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, sekaligus mengkaji langkah hukum atas tudingan terkait mafia tanah maupun keabsahan dokumen yang diarahkan kepada perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News