KemenkumHAM Sulsel Fasilitasi Program Pembentukan Perda Bulukumba Tahun 2023

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR- Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Sulsel) yang beranggotakan Perancang Peraturan Perundang - Undangan melakukan fasilitisasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023 Kabupaten Bulukumba.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, 11 - 12 November 2022.

Kepala Bidang Hukum, Andi Haris dalam keterangannya, Senin (14/11), menyampaikan, pihaknya melalui surat tugas dari Kakanwil Liberti Sitinjak, mengutus Perancang Peraturan Perundang-Undangan Zonasi Bulukumba yang diwakili oleh Fadli, Haeril dan Abdillah untuk menyambangi Kabupaten Bulukumba melakukan fasilitasi Produk Hukum Daerah tersebut.

Baca Juga : Komisi XIII DPR RI Apresiasi Pembinaan Kemandirian Garmen di Lapas Makassar

“Kakanwil mengutus tim harmonisasi kanwil turun langsung ke Bulukumba dengan harapan untuk mempererat hubungan kerjasama dan sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah,” ujar Andi Haris

Adapun Rapat Fasilitasi Propemperda tersebut dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bulukumba Syamsir Paro dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba H. Patudangi dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bulukumba.

Syamsir Paro menyampaikan, rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk difasilitasi dalam rapat tersebut adalah berjumlah 16 (enam belas) ranperda yang terdiri atas 9 (sembilan) ranperda usulan Pemerintah Daerah dan 7 (tujuh) ranperda inisiatif DPRD.

Baca Juga : Jual Mobil, Anggota DPRD Bulukumba Malah Tertipu Miliaran Rupiah

Kemudian Wakil Ketua DPRD Bulukumba H. Patudangi menyapaikan harapannya semoga dengan pelaksanaan rapat fasilitasi Propemperda oleh Tim Perancang Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dapat menghasilkan penyusunan Propemperda yang terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim dari Kantor Wilayah memberikan masukan bahwa dalam Propemperda, baik atas inisiatif DPRD maupun prakarsa pemda, perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan propemperda dan peraturan daerah setiap tahun yang berkualitas.

Lebih lanjut tim mengemukakan hal penting untuk diperhatikan dalam penyusunan Propemperda antara lain, Propemperda (di luar perda evaluasi) yang dibentuk oleh DPRD bersama pemerintah daerah dalam setiap tahun harus dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ingatkan ASN Jaga Netralitas pada Pilkada 2024

Jumlah Propemperda yang dibentuk oleh DPRD bersama pemerintah daerah setiap tahun harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah perda yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25 persen kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Terakhir, Tim Perancang menyampaikan bahwa dari 16 judul rancangan peraturan daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, 14 (empat belas) judul ranperda layak untuk disusun dalam bentuk peraturan daerah sedangkan 2 (dua) lainnya yakni ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ranperda tentang Kabupaten Sehat cukup disusun dalam bentuk Peraturan Bupati.

Diakhir rapat Ketua Bapemperda memberikan apresiasi atas hasil kajian yang diberikan Tim Perancang Zonasi Bulukumba terhadap 16 (enam belas) ranperda usulan Pemerintah Daerah dan DPRD, dan menyampaikan harapannya agar Kantor Wilayah dan DPRD Kabupaten Bulukumba terus membangun sinergitas dan komitmen dalam hal proses penyusunan Produk Hukum Daerah untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga : Kemenkumham Bakal Rancang Aturan Soal Praktik Penahanan Ijazah Tenaga Kerja

Turut pula hadir dalam kegiatan tersebut, pemrakarsa ranperda dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba diantaranya Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bulukumba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News