Polemik Rencana Penggantian Sekprov Sulsel, Legislator Sulsel: Kenapa Dilakukan Sembunyi-sembunyi?
Belakangan polemik usulan pencopotan Sekprov Abdul hayat Gani semakin ramai diperbincangkan. Salah satu legislator Sulsel, Arfandy Idris ikut menyoroti hal ini, dan mempertanyakan prosedur yang terkesan sembunyi-sembunyi.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Belakangan ini, ramai polemik tentang usulan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mencopot Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani melalui surat yang ditujukan ke Kemendagri.
Termasuk dengan adanya demo aksi protes yang dilakukan oleh massa Gerakan Masyarakat Sulsel (GMS) pada Rabu (23/11/2022) kemarin yang dilakukan di kantor DPRD Sulsel.
Merespons hal ini, Legislator Sulsel dari Fraksi Golkar, Arfandy Idris mempertanyakan prosedur pelengseran Abdul Hayat Gani yang dilakukan oleh Gubernur Sudirman Sulaiman melalui surat yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Sempurnakan Sistem Penggajian, Wali Kota Munafri Minta LAN RI Buat Klasifikasi Beban Kerja PJLP
"Saya sangat sesalkan, karena ada tindakan dan langkah pemerintah dalam hal ini gubernur melakukan upaya untuk mengganti sekprov secara cokko cokko (Sembunyi-sembunyi, Red)," ujar Arfandy dalam dialek khas Makassar kepada Portalmedia.id, Kamis (24/11/2022).
Menurutnya, Gubernur Sulsel terlihat tidak transparan dalam melaksanakan langkahnya kali ini, sehingga menjadi sorotan masyarakat.
"Ada apa mau mengganti sekda? Kenapa dilakukan sembunyi-sembunyi? Saya juga mempertanyakan apakah sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada," bebernya.
Baca Juga : Sabet Terbaik I Creative Financing dari Kemendagri, Kota Makassar Kantongi Insentif Rp3 Miliar
Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto.
Menurutnya secara prosedural, mekanikal pemberhentian Sekprov itu sudah betul. Namun, yang menjadi persoalan kalau prosedurnya tidak dijalankan dengan transparan maka akan memicu polemik.
"Apalagi misalnya Sekprov mengaku tidak tahu akan diganti, seharusnya itu dijelaskan ke publik sehingga tidak menjadi polemik, saya rasa masalahnya di situ, karena tidak adanya transparansi, yang kedua tidak adanya komunikasi publik yang bagus terkait masalah itu," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News