Makassar Tak Lepas dari Banjir, Dewan : BPBD, PU dan DLH Kurang Koordinasi

Penulis : Firda
Salah satu titik banjir di Makassar, tepatnya di Kecamatan Tamalanrea/IST

Ketidak mampuan tersebut lantaran kurangnya koordinasi antara SKPD dalam menanggulangi bencana banjir di Makassar

PORTALMEDIA.ID,MAKASSAR- Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat(Kesra) DPRD Makassar menilai, Pemerintah Kota Makassar tidak mampu membebaskan masyarakatnya dari banjir setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi.

Ketidak mampuan tersebut lantaran kurangnya koordinasi antara SKPD dalam menanggulangi bencana banjir di Makassar." Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak mampu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),"kata Anggota Komisi D, Yeni Rahman, Sabtu (24/12/2022).

Sehingga menurut legislator PKS itu, Makassar sampai kapan pun tidak akan bisa terbebas dari banjir. Sebab pencegahan yang dilakukan tidak melibatkan seluruh SKPD terkait.

Baca Juga : Optimalkan Drainase dan Fasilitas Publik, Dinas PU Makassar Tata Ulang Trotoar Jalan Tinumbu

"Kolaborasi seharusnya dilakukan. BPBD harusnya memberikan data kepada PU dan DLH titik-titik mana saja yang rawan banjir, agar Dinas PU dan DLH bisa mengecek misalnya saluran air yang bermasalah di tempat itu seperti apa, kemudian apakah ada serapan air dan lain-lain,"paparnya.

Menurutnya, persoalan banjir di Makassar bukan karena intensitas hujan yang tinggi atau pun air kiriminan yang datang dari Kabupaten Maros dan Gowa. Malainkan disebabkan karena drainase dimana tempat air untuk mengalir yang tidak beres, begitu juga dengan kurang Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai resapan air yang minim.

"Sebenanrnya, meski Makassar satu minggu hujan tidak henti-henti, ada kiriman air Maros dan Gowa, kalau air itu punya jalan untuk mengalir tentu tidak akan banjir,"jelasnya.

Baca Juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Anggota Komisi D DPRD Makassar Apresiasi Pelaksanaan IGS 2026

Alhasil yang terjadi adalah masyarakat selalu cemas setiap kali masuk musim penghujan, sebab tidak ada penanganan konkret dari Pemkot Makassar.

Ditambah lagi menurut Yeni BPBD harusnya senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir bagaimana penyelamatan dini sebelum bantuan tiba.

"Mitigasi sosial, mitigasi bencana harus dilakukan dan ada kajiannnya. Edukasi ke masyarakat jalan apa yang pertama diselamatkan, bagaimana bertahan hidup sebelum datang bantuan, itu juga penting,"katanya.

Baca Juga : Dari Logistik hingga Material Bangunan, Munafri Kawal Langsung Penanganan Korban Kebakaran Mangasa

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin membantah tudingan tersebut. Menurutnya pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi banjir di Makassar.

"Beberapa titik yang banjir kita segera mengevakuasi 130 warga dalam semalam, kemudian sampai per hari ini, kami menangani penyintas banjir di dua kelurahan dan dua kecamatan yaitu Katimbang dan Manggala," sambungnya.

Hendra mengatakan kesiapan yang telah dilakukan BPBD seperti menyiapkan SOP, dan siklus kerja bahkan dilakukan sebelum terjadi bencana.

Baca Juga : PPP Sulsel Instruksikan Fraksi DPRD Makassar Dukung Program Wali Kota Appi

Tidak hanya itu, sosialisasi juga dikatakannya rutin dilakukan terhadap potensi-potensi bencana yang akan terjadi melalui analisa kajian resiko bencana.

"Saat ini kita sedang mengalami siklus bencana hujan dan angin kencang, jadi kami sudah memberikan sosialisasi terutama di empat kecamatan untuk memitigasi korban," bebernya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru