PKS Minta Jokowi Bijak dalam Menyikapi Permintaan PDIP Evaluasi Menteri Nasdem
PKS meminta Jokowi tidak buru-buru dalam mengambil keputusan resuflle kabinetnya.
PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. Apalagi menjelang masa jabatannya berakhir.
Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri asal Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan. Maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.
Baca Juga : RMS Hengkang ke PSI, Syaharuddin Alrif Ketua NasDem Sulsel
"Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," ujar Mardani kepada wartawan, dikutip dari liputan6.com, Senin (26/12/2022).
Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini. Daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Mardani meminta Jokowi tidak buru-buru merombak kabinetnya.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani.
PDIP Minta Jokowi Evaluasi Menteri Nasdem
Baca Juga : PSI Berambisi Kuasai Basis PDIP, Hasto: Masih Terlalu Dini
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus Nasdem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
Baca Juga : Keluarkan Surat Edaran, PDIP Ingatkan Kader Tidak Salah Gunakan Wewenang
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Baca Juga : Rayakan HUT ke-53, PDIP Luncurkan Maskot Baru Banteng Barata
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News