Komisi V DPR RI Akan Evaluasi Subsidi BTS, Termasuk di Makassar
Program subsidi BTS ini menelan anggaran ratusan miliar. Tahun 2022 lalu, mencapai Rp 600 miliar.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Komisi V DPR RI mengkritik program subsidi angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) yang diberikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, keberadaan BTS tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal.
"Kami disini tidak anti BTS. Tapi, saya mau melihat ada ukuran capaian, dan hasil outputnya seperti apa. Dimana letak keberhasilannya. Kita harus evaluasi ini, termasuk di Makassar," kata Hamka B Kady, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat, di Gedung DPR RI, Rabu, 1 Februari 2023.
Ia mengungkapkan, program subsidi BTS ini menelan anggaran ratusan miliar. Tahun 2022 lalu, mencapai Rp 600 miliar.
Baca Juga : Aspirasi Abang Fauzi, 105 Pekerja Konstruksi Ikut Sertifikasi
"Kita lihat saja seperti di Makassar, bus kosong dimana-mana. Sehingga ini sudah saatnya kita evaluasi. Bagaimana proses pemberian subsidinya, diberikan ke siapa. Kalau dikatakan berhasil, apa indikator keberhasilannya," terangnya.
Hamka B Kady berharap, ada keterbukaan dari Kemenhub terkait keberadaan BTS ini. Sehingga, solusinya bisa dipikirkan bersama.
"Saya sangat sepakat, bahwa dibutuhkan angkutan massal di perkotaan untuk mengurangi kemacetan. Tetapi jika kondisinya seperti BTS sekarang ini, ini harus kita evaluasi bersama. Kalau perlu kita buatkan tim khusus untuk membahas ini," tegasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News