Soal Kelangkaan Pupuk, Ini Penjelasan Mentan SYL
Pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi pada 2023 sebesar 9.013.706 ton. Dan hanya petani yang sudah terdaftar di sistem e-Alokasi yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, stok pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk tahun ini sudah sesuai dengan permintaan. Hal ini untuk membantah informasi terkait kelangkaan pupuk di masa tanam tahun ini.
"Selalu saja masalah pupuk dibilang kurang, langka. Tapi kalau dicek, misalnya ada 100 desa, lalu ada satu desa atau satu dusun yang mempersoalkan, jangan dianggap semua dong," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 20 Februari 2023.
Namun, Kementan tetap mengakomodir terkait informasi pupuk tersebut, dan segera ditindaklanjuti apakah benar mengalami kekurangan atau ada permainan.
Baca Juga : JPU KPK Ungkap SYL Bayar Charter Pesawat Senilai Rp3 Miliar Diduga Dari Hasil Korupsi
"Tetapi (informasi kelangkaan) itu menjadi pesan buat saya. Kalau ada yang begitu di mana? Kalau ada agen main-main laporkan sama saya, saya berhentikan," tegasnya.
Mentan SYL menjelaskan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi mesti terdaftar pada e-Alokasi. Kalau tidak terdaftar, maka tentu tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.
"Kan begini kalau penerima pupuk harus terdaftar di e-Alokasi namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke provinsi, provinsi seleksi lagi, kalau ada masuk e-Alokasi itu tinggal kita sikapi. Untuk stok saat ini aman," tuturnya.
Baca Juga : Politisi NasDem Rajiv Datangi Kantor KPK Sekaitan Kasus Eks Mentan SYL
Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menambahkan, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan. Sehingga, mekanisme distribusi pupuk diatur dan diawasi setiap tingkatan melalui lima lini sesuai Permendag No 04/2023. Lini pertama ke lini kedua dikontrol melalui Menteri. Selanjutnya, lini kedua ke lini tiga, dikontrol gubernur, begitupun lini tiga keempat dikontrol bupati atau wali kota, dan lini kelima dikontrol oleh masyarakat dan agen.
"Biasanya lini kelima didistribusikan agen yang sudah ditunjuk pemerintah," kata Ali Jamil.
Sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi pada 2023 sebesar 9.013.706 ton. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk urea sebesar 5.570.330 ton, NPK 3.232.373 ton, dan NPK formula khusus 211.003 ton. Pada pelaksanaannya saat ini, pupuk yang telah diinput dan disahkan bupati melalui aplikasi e-Alokasi adalah urea sejumlah 4,6 jt ton, NPK 3,1 jt ton dan NPK Formuka Khusus 114.033 ton.
Baca Juga : Kendalikan Inflasi dan Dampak El Nino, Pemprov Sulsel Lakukan Berbagai Upaya
Ia pun menegaskan, hanya petani yang sudah terdaftar di sistem e-Alokasi yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
Adapun persyaratan pemberian pupuk subsidi semakin ketat. Tidak sembarang tanaman bisa mendapat jatah pupuk bersubsidi. Tanaman yang dapat pupuk bersubsidi yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News