Pemkot Ngotot KA Elevated, Kepala BPKA Sulsel: Mahal, Anggaran Terbatas
Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel tidak bisa memenuhi keinginan Pemkot Makassar yang ngotot jalur KA untuk segmen Makassar dibuat elevated (melayan). Hal ini karena terbatasnya anggaran.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Andi Amanna Gappa, akhirnya angkat bicara menanggapi keinginan Pemkot dan DPRD Makassar yang menginginkan jalur Kereta Api (KA) elevated di Kota Makassar. Ia menegaskan, jalur KA untuk segmen Makassar tidak memungkinkan untuk elevated.
"Di Makassar ini berbeda dengan yang ada di Medan, Palembang dan Jakarta. Dengan padatnya kendaraan yang luar biasa dan volumenya juga sangat tinggi yah, makanya perlu elevated. Juga masuk dalam perkotaan, masuk juga di jalur utama, sehingga tidak ada ruang bebas ketika kontruksi dilakukan secara at grade (bawah). Sedangkan trase kita di Makassar itu belum masuk dalam kota," ujar Amanna Gappa, di Kantor Balai Pengelolaan Kereta Api Sulsel, Rabu, 20 Juli 2022.
Dia mengatakan, bukan hanya aspek belum masuk di perkotaan, namun juga pihaknya mempertimbangkan aspek efesiensi dan biaya. "Sehingga aspek pembangunan tidak hanya di desain dengan mempertimbangkan aspek itu saja, tapi juga aspek efesiensi dan biaya," ungkapnya.
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Amanna Gappa mengaku, jika menggunakan kontruksi elevated di Makassar maka biaya yang digunakan cukup besar. Perkilo meternya bisa mencapai Rp300 miliar. Sementara, alokasi anggaran yang disiapkan oleh pusat terbatas.
"Karena mahal sekali, itu perkilo meternya, itu biayanya Rp 300 miliar. Sementara alokasi anggaran kita saat ini kan memang ada keterbatasan. Dengan jalur at grade di Makassar, dijamin kuat dan tidak ada perpotongan jalan raya," bebernya.
Untuk kontruksi at grade, Amanna Gappa mengaku telah dikaji secara mendalam dan telah memperhitungkan banjir yang akan terjadi nantinya, dengan jangka waktu 50 tahun kedepan.
Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026
"Kemudian secara desain untuk perhitungan banjir pun sudah kita lakukan, ada nanti alat yang bisa menyeimbangkan. Nah kan kanan kiri itu masih sawah, tidak mungkin dibangun elevated," kata dia.
Tentu, kata Amanna Gappa lagi, jika masuk dalam kawasan perkotaan yang padat, tidak menutup kemungkinan harus elevated atau terowongan bawah tanah.
"Nanti jika ada perencanaan ke kota yah mau tidak mau harus elevated atau bikin terowongan bawah tanah seperti di Singapura dan Jepang, atau di MRT Jakarta itu juga sudah ada," lanjut dia.
Baca Juga : Kunjungi Kantor Kemenlu, Wali Kota Munafri Perkuat Diplomasi Pariwisata dan Maritim Lewat Kolaborasi
"Yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana mengawal pembangunan ini (kereta api) supaya tuntas dengan judulnya, Makassar-Parepare itu saya kira poinnya. Juga jangan sampai kita yang mengubah-ubah, sementara tahapannya sudah selesai semua," tutup Amanna Gappa.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, secara tegas menolak jika pembangunan jalur kereta api di Makassar tidak elevated. Ia bahkan menuding, BPKA Sulsel telah mengubah perencanaan tanpa berkonsultasi dengan Pemkot Makassar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News