Minimalisir Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan, ICRAF-Pemprov Sulsel Siapkan Master Plan RPJPD

Pemprov Sulsel bersama dengan pihak ICRAF dan Global Affairs Canada saat memberi keterangan pers kepada awak media/ist

Tujuannya untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa mendatang akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan keamanan .

PORTALMEDIA.ID,MAKASSAR- Kerusakan lingkungan merupakan salah satu konsekuensi dari proses pembangunan yang tidak terkelola dengan baik. Karenanya International Centre for Research in Agroforestry atau World Agroforestry (ICRAF) Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tengah skema Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Indonesia.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari mengatakan, saat ini pemerintah melalui bantuan pendampingan dari ICRAF tengah mempersiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan.

Tujuannya untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa mendatang akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan keamanan .

Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026

"Isu perubahan iklim ini saya kira tidak lagi dengan banyak berdiskusi, tapi mulai bergerak mulai dari sekarang ini. Karena memang isu tersebut banyak merubah aktivitas masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan lainnya," katanya di sela-sela Evalusai RPJPD Sulawesi Selatan di Tulip Ballroom, Four Points Hotel Makassar, Jalan Andi Djemma, Makassar, Rabu (22/02/2023).

Dijelaskannya bahwa, perubahan iklim ini juga memberikan dampak pada perubahan infrastruktur yang ada, baik di kabupaten maupun di kota-kota besar. Seperti, pembangunan jembatan layang, perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya, sehingga secara tidak langsung membuat kondisi sosial masyarakat ikut berubah.

"Dengan melihat kondisi ini pun pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi, dan adaptasi, walaupun dikatakan terlambat. Sehingga melalui pertemuan ini kita coba menyatukan persepsi bagaimana rencana kebijakan pembangunan di masa mendatang tidak memberikan dampak buruk bagi genarasi mendatang," ujarnya.

Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov

Ia menjelaskan, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi tersebut seperti, bagaimana mengurangi emisi karbo dengan mengurangi penggunaan berbahan fosil, dan mendorong energi baru yang terbarukan. Kemudian dalam mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau, kedepan pemerintah daerah juga lebih mengedepankan upaya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan.

"Ekonomi itu kan ujungnya kesejahteraan masyarakat, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, tapi di lain sisi jangan sampai upaya kita mensejahterakan rakyat itu merusak lingkungan. Misalnya, sampai mengeksplorasi tambang, dan fosil, ini meningkatkan emisi. Pertumbuhan ekonomi naik, tapi emisi naik juga, makanya kita berharap ekonomi hijau ini yaitu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tapi adil kepada lingkungan," tegasnya.

Ia menegaskan, hal penting lainnya yang perlu didorong pada isu perubahan iklim adalah keterlibatan masyarakat. Di mana bagaimana isu tersebut bisa diketahui luas oleh masyarakat.

Baca Juga : Pemkab Pinrang Terima Bantuan Pemprov Sulsel untuk Korban Angin Kencang di Larinsang

" Tentu yang sangat penting bahwa isu perubahan iklim harus diketahui oleh masyarakat karena isu ini baru hanya diketahui pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat tidak. Mereka (masyarakat) tidak mengetahui aktivitasnya itu memberikan dampak dari perubahan iklim, nah langkah awal bagaimana menyadarkan kita semua itu menjadi penting," tegasnya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru