Tak Direken, Figur Perempuan Sekedar Pendompleng Keluarga di Kancah Politik

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Keterlibatan perempuan di kancah politik masih dipandang sebelah mata. Selain keberadaannya yang belum direken, kebanyakan politisi perempuan lahir sekedar hanya pendompleng nama besar keluarga.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Unhas Ali Armunanto. Katanya, sampai saat ini, politisi perempuan justru lebih menjadikan perempuan sebagai objek hasrat politik mereka.

"Perempuan itu hanya digalang dan dirangkul untuk dijadikan pemilih. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya, perempuan tidak diedukasi," ucapnya kepada portalmedia.id, Rabu (05/04).

Baca Juga : Anggota DPR Keluhkan Beban Biaya Kampanye, Usul Pemilu Setiap Dekade

Apalagi katanya, Pemilu 2024 semakin dekat, dunia politik butuh wajah baru untuk bertarung di kanca nasional dan lokal yang mampu membawa perubahan, baik dari segi partisipasi maupun kontribusi ketika telah duduk di pemerintahan.

Sementara nama-nama politisi perempuan di panggung politik Sulsel menurut Ali belum mampu melahirkan petarung andal. Kebanyakan dari mereka menjadi pendompleng nama keluarga.

"Karena kan, tokoh perempuan itu itu saja. Itupun karena persoalan mereka sebagian berasal dari keluarga penguasa. Suaminya penguasa atau saudaranya. Kayak Dewi Yasin Limpo karena anaknya pak Syahrul. Lalu, Andi Ina juga orang tuanya penguasa, " ungkapnya.

Baca Juga : Gugatan Ditolak MK, Ini Respons Lengkap Anies-Cak Imin

Elit politik dari kalangan perempuan ini dinilai tidak lahir dari dari upayanya sendiri sebagai politisi tulen. "Tapi lebih ke menjadi proksi dengan kekuasaannya laki-laki. Semangat politik tidak terlalu menular ke perempuan lain yang aktif, " jelasnya.

Kebanyakan perempuan kata Ali, hanya diberi wadah sebagai aktivis. Tidak diarahkan untuk terlibat dalam dunia perpolitikan. Padahal, jelas sekali dalam undang-undang. Perempuan diberikan jatah 30 persen untuk berafiliasi dalam perpolitikan.

"Ini yang diprihatinkan. Banyak aktivis perempuan tapi kemudian kalau kita liat, bahkan justru kebijakan yang dibuat oleh perempuan kadang tidak berpihak pada perempuan. Jadi, ini yang perlu disadarkan. Masalahnyakan ini di struktural," pungkasnya.

Baca Juga : Biaya Pilkades Mahal, Ajiep Padindang Usul Tak Lagi Dipilih Langsung

Kata Ali, andai banyak perempuan yang peka terhadap politik dan mau terjun membangun jaring politiknya. Peluang besar bisa digenggamnya.

"Tapi, sepanjang pengetahuan dan kesadaran perempuan tidak berubah, sejauh apapun kita mengubah UU, sejauh apapun kita membuka peluang, kalau untuk masuknya perempuan di dunia politik sepanjang struktur pengetahuan dan kesadarannya tidak dirubah, itu tidak akan berubah banyak," jelasnya.

Ali menganggap, kolaborasi perempuan saat ini hanya sebatas ruang publik dan domestik. Belum ada pergolakan politik yang menghidupkan diskursus membangun untuk mereka agar saling mensuport mencalonkan diri di legislatif mislanya.

Baca Juga : Terancam Gagal ke Senayan, Kader PPP Desak Mardiono Tanggung Jawab

"Perempuan harus menjadi subjek politik tidak diberi kesadaran yang memadai untuk masuk ke dalam konteks kesetaraan," bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News