Jejak Bupati Meranti yang Terjaring OTT KPK, Pernah Ancam Ingin Pindah ke Malaysia hingga Sebut Kemenkeu Diisi Setan

PORTALMEDIA.ID, - Bupati Meranti, Muhammad Adil baru saja terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis (6/4/2023) malam. KPK menyebut, Ia ditangkap bersama puluhan pejabat lainnya.

Sebelum terjerat OTT KPK, Bupati Muhammad Adil beberapa waktu lalu sempat memantik kehebohan. Ia pernah mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pindah ke negeri sebelah Malaysia sampai angkat senjata.

Tak hanya itu, Muhammad Adil bahkan sampai marah-marah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya setan. Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti itu sontak menuai banyak sorotan.

Baca Juga : Ratusan Ekonom Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Kebijakan Ekonomi

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Dalam rakornas itu, Bupati Muhammad Adil menyinggung soal dana bagi hasil Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Padahal menurut Bupati, wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Terlebih sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar.

"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp 10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya.

Baca Juga : Pemerintah Kucurkan Tambahan DAU untuk Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Guru

Kontroversi Bupati Meranti itu mulanya terjadi kala ia menghadiri Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar pada Desember 2022 lalu.

Dia menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.

"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.

Baca Juga : Malaysia Mau Bangun Jembatan ke Indonesia, Jarak Tampuh Cuma 40 Menit!

Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi Covid-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.
"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.

Baca Juga : Pertama di Asia, Malaysia Luncurkan Umrah Naik Kapal Pesiar, Siap Berlayar Januari 2026

Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan.

"Apa perlu Meranti angkat senjata," katanya.

Saking emosinya, ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini.
"Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," katanya lagi.

Baca Juga : Menkeu Kembangkan Sistem AI untuk Awasi Pelanggaran di Bea Cukai

Tak hanya itu, terkait permasalahan ini, Muhammad Adil mengaku sudah tiga kali berkirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta penjelasan melalui audiensi. Tapi dia mengaku tak puas karena jawabannya selalu minta pertemuan secara online, sedangkan saat meminta audiensi di Kemeterian Dalam Negeri bersedia offline.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak hadir yang kompeten, itu yang hadir waktu itu entah staf entah apa, sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan, nah hari ini pak saya kejar lagi," ucap Adil kala itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News