Biden Gagal Bayar Utang, AS Terancam Bangkrut?

Presiden AS, Joe Biden.

AS kini di ambang gagal bayar yang telah diperingatkan oleh Menteri Keungan Janet Yellen dapat terjadi paling cepat 1 Juni.

PORTALMEDIA.ID - Pembicaraan tentang peningkatan pagu utang pemerintah federal AS sebesar US$ 31,4 triliun memasuki fase baru pada Rabu (10/5/2023), setelah pertemuan negosiasi pertama Presiden Demokrat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik di Kongres dilakukan untuk pertama kalinya dalam tiga bulan.

Adapun, AS kini di ambang gagal bayar yang telah diperingatkan oleh Menteri Keungan Janet Yellen dapat terjadi paling cepat 1 Juni.

Biden menandakan keterbukaan terhadap permintaan Partai Republik untuk menarik kembali sejumlah uang yang tidak terpakai untuk bantuan Covid, yang jumlahnya kurang dari US$ 80 miliar.

Baca Juga : Amerika Serikat Resmi Serang Iran, Bombardir Tiga Situs Nuklir

McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa Biden juga menunjukkan kesediaan untuk berupaya mempercepat izin proyek energi, tujuan yang tidak terpenuhi pada 2022. Gedung Putih sebelumnya telah mendukung gagasan itu.

"Default (gagal bayar) bukanlah pilihan," kata Biden kepada wartawan setelah pertemuan hari Selasa, dilansir Reuters.

"Saya memberi tahu para pemimpin kongres bahwa saya siap untuk memulai diskusi terpisah tentang anggaran saya."

Baca Juga : Jika Amerika Serikat Ikut Campur Perang Israel vs Iran, Trump Bisa Tamat

Biden dan oposisi Partai Republik telah terkunci dalam kebuntuan selama berbulan-bulan karena plafon utang, dengan Demokrat menyerukan kenaikan "bersih" tanpa syarat untuk membayar utang akibat pengeluaran dan pemotongan pajak yang disetujui oleh Kongres.

DPR dan Senat Republik, sementara itu, mengatakan mereka tidak akan mengesahkan pinjaman tambahan tanpa kesepakatan untuk memotong pengeluaran.

McCarthy memperkirakan bahwa kedua belah pihak hanya memiliki waktu dua minggu untuk mencapai kesepakatan yang kemudian dapat disahkan oleh Kongres.

Baca Juga : 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Dideportasi Akibat Kebijakan Trump, Pemerintah Bergerak

"Saya berharap dia bersedia bernegosiasi selama dua minggu ke depan sehingga kami dapat menyelesaikan masalah ini," kata McCarthy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru