Jaga Marwah dan Citra, Netralitas Ulama Dinanti Jelang Pemilu 2024
Keterlibatan ulama di dunia politik harus memberi solusi, bukan pembuat masalah.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Netralitas ulama ikut diuji jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak, antara lain Pilpres dan Pileg. Lalu bagaimana seharusnya ulama mengambil peran ?
Dalam diskusi publik bertema Menjaga Marwah Dan Citra Ulama Ditahun Politik yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Sabtu 3 Juni 2023, fokus utama pembahasan adalah menganai netralitas dan peran ulama jelang Pemilu.
Diskusi tersebut merupakan salah satu program kerja Komisi Dakwah dan Pendidikan MUI Makassar. Tujuannya, untuk mengingatkan kembali agar ulama tidak terkontaminasi dengan friksi-friksi atau polarisasi yang ada di tahun politik. Peserta diskusi adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh pesantren se-Makassar,
Baca Juga : PWM Sulsel Gelar Musypim Bahas Percepatan Program Kerja dan Islam Berkemajuan
Hadir sebagai pemateri, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulsel, Prof Ambo Asse dan dari Nahdatul Ulama, Dr H Abd Rauf Muhammad Amin.
Ketua MUI kota Makassar Syekh AG.Dr.KH. Baharuddin mengatakan bahwa peran ulama harus netral di dunia politik, tidak boleh berpihak kesatu politisi.
"Situasi politik ini sudah mulai panas, kegiatan ini digelar untuk mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh agama untuk tetap netral jelang pemilu ini tiba," ujar KH. Baharuddin.
Baca Juga : Anggota DPR Keluhkan Beban Biaya Kampanye, Usul Pemilu Setiap Dekade
KH. Baharuddin menjelaskan kembali, bukan berarti ulama tidak boleh berpolitik, namun peran seorang ulama sangat penting dalam pemerintahan atau kepada politisi sekalipun untuk memberi nasehat dan masukan.
"Ulama tidak dilarang politik, justru harus masuk juga (politik) untuk menasehati para penguasa dipemerintahan dalam konteks kebaikan ummat, tapi tidak boleh terlibat secara politik praktis," tukasnya.
Ia menambahkan keterlibatan ulama di dunia politik harus memberi solusi, bukan pembuat masalah.
Baca Juga : Gugatan Ditolak MK, Ini Respons Lengkap Anies-Cak Imin
"Ulama itu harus menyelesaikan Masalah bukan menjadi sumber masalah," tambahnya.
Sementara itu PW Muhammadiyah Sulsel, Prof Ambo Asse sebagi pemateri diskusi publik menerangkan ulama punya kewajiban menyampaikan pencerahan kepada ummat dalam menghadapi perbedaan politik ditengah masyarakat.
"Sangat penting adalah bagaimana ulama ini memberi pencerahan kepada ummat, baik dalam menghadapi masalah politik maupun yang lain, sehingga ummat ini betul-betul bisa menentukan pilihannya," jelasnya.
Baca Juga : Pendaftaran Calon Rektor Unismuh Makassar Resmi Dibuka Besok, Ini Syaratnya
Dirinya menuturkan Majelis Ulama harus menjaga keutuhan antar ummat beragama serta menjadi contoh dalam berbagai hal, terlebih dalam mengahadapi pemilu 2024.
"Kedua adalah Majelis ulama memelihara persatuan dan kesatuan ummat, memelihara harmonisasi hubungan antara ummat beragama," pungkasnya.
"Tidak salah juga mereka (Politisi) jika datang ke ulama untuk meminta nasehat, arahan, bagaimana menjadi politisi yang berintegritas, pemegang amanah, sebagai wakil rakyat yang baik," lanjut Prof Ambo Asse.
Baca Juga : Biaya Pilkades Mahal, Ajiep Padindang Usul Tak Lagi Dipilih Langsung
Dalam sambutan Wali Kota Makassar yang dibacakan Muh. Syarif Kabag Kesra Makassar, menyampaikan bahwa pemerintah tetap patuh apapun putusan MUI.
"Pemerintah kota Makassar pastinya mengharapkan apa yang menjadi hasil rembuk bersama maupun fatwa MUI terkait tahun politik itu kita pasti junjung tinggi, apapun arahannya itu harus kita laksanakan," terangnya
Lanjut, ia mengemukakan kegiatan diskusi publik dalam menyikapi tahun politik ini sangat baik, dan diharapkan bisa menjadi pencerahan kepada peserta yang hadir.
"Kegiatan ini kita sambut dengan baik semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua khususnya yang peserta bahwa bagaimana mereka bisa memahami poin yang disampaikan ulama kita," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News