PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengaku dapat respon yang baik dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto terkait keputusannya maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 mendatang.
Mantan anggota DPR RI itu menuturkan bahwa sebelum menyatakan diri bersedia maju di DPR RI yang dan tercantum di DCT. Terlebih sudah melakukan konsultasi dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto selaku pimpinanya di pemerintahan.
"Saya juga sudah konsultasi minta izin, minta restu sama pak wali. Pak wali respon, makanya saya sama pak wali mau bikin prescon, karena saya harus mundur toh. Syaratnya itu saya harus mundur, nanti setelah DCT, November baru mundur," tukas Fatma.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bakal Tertibkan Pengungsi Luar Negeri yang Sering Buat Onar
Fatmawati masuk di Daftar Caleg Tetap (DCT) yang disetor partai di DPP ke KPU RI pada Selasa (3/10/2023). Ia maju Caleg nomor urut 01 di dapil Sulsel I, meliputi meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, dan Selayar
"Iya benar, saya masuk DCT caleg di DPR RI Dapil Sulsel I Nomor 01. Perintah partai," jelas Fatma, Kamis (5/10/2023).
Fatma mengatakan DCT yang ditetapkan oleh KPU awal bulan November. Oleh sebab itu memastikan tetap taat aturan untuk mundurkan diri.
Baca Juga : Danny Pomanto dan Konjen India Bahas Kerja Sama Pendidikan, Budaya dan Pariwisata
"Ketua DPW pak RMS juga sudah berkali-kali minta saya untuk caleg dapil 1. Tapi kalau tidak dapat restu dari pak wali (Danny) susah juga," sambung dia.
Adapun komposisi bacaleg NasDem Dapil Sulsel I yakni Fatmawati Rusdi, Rudianto Lallo, Riyana Yulianti, Mario David PN, Tenri Olleh Yasin Limpo, Nasir, Azhar Usman dan Ahmad Dg Sere.
Jika dilihat komposisi ini maka tiga orang perwakilan perempuan di dapil tersebut sehingga bisa memenuhi quota perempuan sesuai dipersyaratkan PKPU.
Baca Juga : Fatmawati Beri Sinyal Maju Pilgub Sulsel Lewat Alat Peraga
Wakil wali kota perempuan pertama kota Makassar ini, juga menyatakan bersedia mundur dari wakil wali kota Makassar. Apalagi masa jabatan kepala daerah akan dipangkas.
"Bukan mengundurkan diri dari kepala daerah, tapi lebih ke momentum karena jadwal pemilihan legislatif sudah terjadwal dan syaratnya saya harus mundur. Saya bersedia mundur saat ditetapkan DCT November," tegas Fatma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
