PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka kegiatan sosialisasi yang diikuti unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulsel tersebut, di Sandeq Ball Room Hotel Claro, Makassar, Selasa, 31 Oktober 2023.
Kegiatan ini merupakan forum penting untuk memberikan pemahaman terhadap Arah Kebijakan APBD TA 2024, menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga : Sempurnakan Sistem Penggajian, Wali Kota Munafri Minta LAN RI Buat Klasifikasi Beban Kerja PJLP
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Salehuddin, mengatakan, Sulsel merupakan salah satu daerah yang pertama melakukan sosialisasi terkait Permedagri ini. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permedagri tersebut. Ada beberapa yang berubah, termasuk mandatory kesehatan.
"Sosialisasi ini diharapkan menyamakan persepsi terhadap Permendagri yang baru terbit. Karena ada beberapa yang berubah," sebutnya.
Adapun Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan arahan dan pokok-pokok pikirannya. Ia meminta dalam penganggaran disinergikan dan diselaraskan antara provinsi dan kabupaten/ kota. APBD diharapkan menjadi alat pengungkit menumbuhkan perekonomian.
Baca Juga : Sabet Terbaik I Creative Financing dari Kemendagri, Kota Makassar Kantongi Insentif Rp3 Miliar
"Tantangannya bagaimana APBD kita sinergikan, apa yang ingin kita lakukan untuk 9,3 juta penduduk yang ada di Sulsel," katanya.
Berdasarkan data BPS, perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp165,05 triliun dan Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (y-on-y).
"Bagaimana bisa terjadi pertumbuhan dan terjadi pemerataan," harap Bahtiar.
Baca Juga : Kemendagri Dorong Penguatan BPBD untuk Tingkatkan Ketangguhan Daerah
Penduduk dunia saat ini berjumlah 8 miliar. Kemiskinan menjadi persoalan utama, termasuk di Indonesia. Sehingga sebagai penjabat gubernur, ia mendorong agar pendapatan masyarakat dapat bertambah. Dengan anggaran yang terbatas fokus pada yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Ia pun fokus pada tiga sektor pertanian, peternakan, dan kelautan-perikanan.
"Kelihatannya pekerjaan besarnya peternakan, pertanian dan perikanan. Unit-unit lainnya tetap, saling bertautan dan ini menjadi satu orkestra kerja program meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan kekuatan ada dengan seefektif mungkin," jelasnya.
Ia pun melihat di Sulsel ada hal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu memanfaatkan air dengan baik.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
"Sungai-sungai kita banyak dan penampungan air yang tidak digunakan. Mestinya dipompa, dikeluarkan untuk digunakan. Dengan begitu tidak perlu menunggu El-Nino selesai, air sudah ada di tempat tertentu," ujarnya.
Kegiatan diikuti 500 orang, Plh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Pandjaitan sebagai narasumber; Para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulsel, pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel; para Inspektorat; Kepala Bappeda; Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Sekretaris DPRD kabupaten/kota se-Sulsel dan para kepala bidang anggaran kabupaten/kota se-Sulsel.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
