PORTALMEDIA.ID, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap adanya dukungan dari pemerintah dengan segera mungkin mencairkan dana Pemilu demi keberhasilan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Meski tahapan sudah dimulai tapi masalah anggaran hingga kini masih seret. Pemerintah dinilai belum optimal dalam mengalokasikan anggaran lantaran masih jauh dari kebutuhan anggaran yang diajukan KPU.
"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan (soal anggaran Pemilu 2024). Toh, semua sudah melalui persetujuan DPR. Kemudian, di Banggar dan berikutnya di pemerintah," kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat dikutip pada Rabu, 3 Agustus 2022, dikutip di Viva.
Baca Juga : KPU Temui Wali Kota Makassar Bahas Sinergi Program Pemutakhiran Data dan Pendidikan Pemilih
Yulianto menyampaikan pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan persialan pemilu sebesar Rp8,06 triliun. Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi Rp2,45 triliun.
Menurut dia, KPU kemudian menyampaikan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun kepada DPR dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Pun, ia menjelaskan dari hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp3,69 triliun atau 45,87 persen dari kebutuhan yang diajukan KPU. "Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, itu tidak termasuk di dalam Rp1,24 triliun itu di antaranya soal anggaran dukungan untuk tahapan pemilu yaitu sarana dan prasarana untuk KPU (termasuk IT)," jelas Yulianto.
Baca Juga : Total Pemilih Naik jadi 211,8 Juta Jiwa Hingga Akhir 2025
Dia menambahkan untuk anggaran sarana dan prasarana ini menyangkut renovasi dan perbaikan kantor KPU di seluruh Indonesia khususnya 514 KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kantor.
Lebih lanjut, dia menekankan, alokasi anggaran untuk sarana-prasarana termasuk IT baru Rp692 miliar atau hanya 17,21 persen dari kebutuhan yang diajukan KPU sebesar Rp4,02 triliun. Jadi, KPU masih kekurangan Rp 3,33 triliun.
Dia menyampaikan saat ini beberapa provinsi dan kabupaten kota membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. "Nah, untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen, termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui," kata Yulianto.
Baca Juga : PDPB Disorot, Bawaslu Minta KPU Sulsel Lebih Proaktif
Terkait anggaran untuk pos tahapan pemilu, ia menilai sudah tercukupi. Tahapan yang dimaksudnya seperti pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan serta sosialisasi di Tahun 2022.
Meski demikian, ia mengatakan KPU masih berharap kembali dilakukan revisi anggaran Pemilu Serentak 2024 agar sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan KPU. "Kami berharap ini ada revisi ya, sehingga kami, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, bisa optimal lagi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
