PORTALMEDIA.ID- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya bisa menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
Menurut JK, visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi dengan ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara.
Hal itu disampaikan JK seusai pertemuan dengan calon presiden Ganjar Pranowo selama lebih dari 1,5 jam di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) petang.
Baca Juga : Soal Tarif Impor Trump, Jusuf Kalla: Berdampak ke Pengusaha Amerika Sendiri
"Keinginan kita negara harus baik. Juga keinginan pak Jokowi. Bagaimana 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Apabila diberikan contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya," ujar JK dikutip di CNNIndonesia.
Politisi senior Golkar menegaskan cita-cita banyak orang senada dengan Jokowi yakni ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau emas di tahun 2045. Namun, kata dia, syaratnya adalah harus berlaku adil dan netral.
"Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ucap dia.
Baca Juga : Kemenkum Akui Kepengurusan PMI Pimpinan JK, Agung Laksono Jangan Ganggu
JK yang merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa menjaga negara dengan baik demi persatuan. Pemilu, terang dia, tidak boleh menimbulkan perpecahan.
"Itu yang kita setujui bersama untuk menjaga bersama bangsa dan negara. Kita bisa berbeda secara politik, tapi kita tidak boleh berbeda dalam pilihan bernegara," tegas JK.
Dalam pertemuannya dengan Ganjar hari ini, JK menyatakan turut membahas netralitas aparat negara di Pemilu 2024. Ia menjelaskan netralitas penting dibahas agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil.
Baca Juga : Kisruh Pemilihan Ketua Umum PMI 2024-2029, Jusuf Kalla dan Agung Laksono Saling Klaim Kemenangan
"Yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan daripada aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, kepolisian, TNI maupun seluruh aparat negara itu melaksanakan pemilu secara aman, baik dan tentu netral," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
