PORTALMEDIA.ID- Pemerintah memutuskan bantuan pangan beras diperpanjang sampai Juni 2024. Pemerintah beralasan perpanjangan bantuan pangan agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai, perpanjangan bantuan pangan berpotensi menjadi upaya “mencari dukungan” kepada salah satu kandidat capres-cawapres. Terlebih, salah satu cawapres merupakan anak dari pejabat negara.
“Kalau lihat ini memang lebih bersifat politis, terlepas memang masyarakat bawah kesulitan karena daya beli turun apalagi menjelang natal dan tahun baru,” ujar Trubus dikutip di Kontan, Minggu (3/12).
Baca Juga : Pemerintah Naikkan HET Beras Premium, Ini Daftar Harga Tiap Wilayah
Menurut Trubus, penyaluran bantuan pangan atau bantuan sosial pada tahun penyelenggaraan pemilu lebih mengarah pada kepentingan politik. Dengan penyaluran itu, masyarakat seolah menilai bahwa bantuan pangan dan/atau bansos akan terus dilanjutkan ketika salah satu kandidat dipilih.
“Kalau kemudian muncul kecurigaan publik akan adanya kepentingan politik di balik bantuan pangan atau bansos ini sangat menonjol (itu wajar),” kata Trubus.
Untuk menepis hal itu, Trubus meminta para kandidat capres – cawapres mengedepankan visi – misi selama masa kampanye. Meski pada kenyataannya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah biasanya lebih melihat manfaat nyata yang didapatnya.
“Saya lebih senang (kandidat capres – cawapres) adu gagasan,” ucap Trubus.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah isu bahwa perpanjangan bantuan pangan beras berkaitan dengan muatan politis. Ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
