PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) telah mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan mengerek kuota Solar subsidi.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan di tahun depan kuota untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar sebanyak 19 juta kilo liter (KL), artinya 2 juta KL lebih banyak dibandingkan tahun ini.
Meski disiapkan lebih banyak, Erika menegaskan, bukan berarti kuota tersebut akan dihabiskan seluruhnya. BPH Migas terus meningkatkan pengawasan dan menyempurnakan digitalisasi penyaluran BBM tepat sasaran dengan sistem barcode bersama PT Pertamina.
Baca Juga : Ratusan Ekonom Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Kebijakan Ekonomi
“Kami berupaya pertumbuhan konsumsi Solar subsidi itu tidak terlalu tinggi dengan pengendalian di lapangan,” ujarnya dalam konferensi persnya di Sentul, Bogor.
Di sepanjang 2023, BPH Migas mencatatkan realisasi penyaluran BBM Solar Subsidi sebanyak 17,4 juta kilo liter (KL) atau melebihi kuota yang ditetapkan awal tahun sebanyak 17 juta KL. Erika menjelaskan, pertumbuhan konsumsi solar subsidi di tahun ini karena didorong geliat ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
“Artinya ekonomi itu tumbuh, kemudian kegiatan masyarakat bertambah yang mungkin pada saat itu kami tidak prediksi akan setinggi ini. Kemudian ada juga tambahan kegiatan kampanye,” terangnya.
Baca Juga : Jokowi Ingatkan Pemerintah Baru, Fokus Penyediaan Lapangan Kerja
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menambahkan, sedikit kilas balik konsumsi BBM pada 2017-2019 mengalami tren kenaikan, kemudian sempat melandai di masa Covid-19 pada 2020. Namun per-September 2021 mulai ada kenaikan.
Menurutnya, kalau tidak ada upaya lanjutan melakukan distribusi BBM tepat sasaran dengan barcode yang dilaksanakan Pertamina dan Microsite di AKR konsumsi Solar Subsidi bisa melonjak lebih tinggi hingga 6% sampai 7%.
“Namun dengan aplikasi yang kami kembangkan bersama Pertamina atau Microsite untuk AKR, estimasi lonjakan itu bisa ditekan kurang lebih kenaikannya hanya 3 sekian persen di akhir Desember 2023,” ujarnya.
Baca Juga : Sri Mulyani Sebut Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Ini Buktinya
Melalui upaya digitalisasi, kata Sentot, beberapa bulan ini konsumsi Solar subsidi sudah stagnan dalam pengertian sebagian besar distribusinya sudah tepat sasaran. Apalagi penegakan hukum sudah ditingkatkan dan pengaduan masyarakat semakin masif terhadap praktik penyelewengan BBM Subsidi. Secara bersamaan, BPH Migas juga langsung menindak penyelewengan yang terjadi di lapangan. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
