0%
Senin, 01 Januari 2024 23:13

Walhi Sulsel Ungkap Sejumlah Catatan Buat Presiden Jokowi

Editor : Alif
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) saat rilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023, Minggu (31/12/2023) di Masagena Coffe, Makassar. Ist
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) saat rilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023, Minggu (31/12/2023) di Masagena Coffe, Makassar. Ist

Presiden Jokowi diharapkan tak berpihak pada salah satu kandidat di Pilpres 2024.

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) Al Amin memberi catatan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meminta tidak mengintervensi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Maka kami memberi pesan untuk Jakarta. Kami minta Presiden Jokowi untuk berhenti mengibtervensi Pemilo 2024,” ungkap Al Amin saat rilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023, Minggu (31/12/2023) di Masagena Coffe, Makassar.

Menurutnya, sebagai orang nomor satu di Indonesia, mestinya Jokowi tak perlu cawe-cawe di Pemilu 2024. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga : Jokowi Pakai Passapu di Rakernas PSI

“Biarkan Pemilu ini berjalan secara alami. Biarkan rakyat menunjukkan, jangan karena terintimidasi aparat keamanan, dan penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini, Jokowi terang-terangan mengerahkan beberapa menterinya untuk ikut dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN). Ia menilai itu bisa mengindikasikan Jokowi berpihak pada salah satu Pasangan Calon (Paskon) Presiden.

“Mengerahkan menterinya menjadi TPN menunjukkan Jokowi berpihak pada calon,” tuturnya.

Baca Juga : Mantan Relawan Desak Jokowi Segera Bertobat

Hal lain, Walhi Sulsel menduga, ada beberapa perusahaan pertambangan swasta yang telah membuat kesepakatan politik untuk mendanai peserta Pemilu 2024 setelah mengantongi izin konsesi.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengungkapkan, setidaknya sampai 31 Desember 2023, pihaknya mencatat ada 4 perusahaan di Sulsel yang sudah mendapat konsesi baru dengan luas rata-rata 4000 Ha.

"Ada empat perusahaan tambang mendapat konsesi baru, artinya jelang Pemilu 2024 ini ada transaksi atau ada pemberian izin baru. Kita tidak tahu apa tujuan dan manfaatnya," ungkapnya.

Baca Juga : LISA Robot AI Milik UGM Hilang Setelah Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

"Kami sebagai civil society mengkritisi itu, kemungkinan itu salah satu cara pemberian (perusahaan) swasta untuk bisa terlibat dan mendanai Pemilu 2024. Karena perizinan itu terbit di tahun krusial, 2023 ini," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@portalmedia.id atau Whatsapp 081395951236. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar