PORTALMEDIA.ID, PAREPARE - Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah sebuah kebijakan besar yang menjadi harapan begitu banyak masyarakat dan kalangan luas terutama di Sulawesi Selatan dan khusunya Kota Parepare.
"Dengan hadirnya pusat pemerintahan di IKN, maka membawa sebuah pergerakan perekonomian yang cukup besar dengan melibatkan tentunya wilayah atau daerah sekitarnya," kata Akbar Ali kepada media.
Pejabat Kemendagri itu menjelaskan, Kota Parepare dengan posisi geografis yang sangat strategis di Utara Sulawesi Selatan dengan dukungan pelabuhan yang sangat memadai, tentu menjadikan Sulsel menjadi pusat bongkar muat kebutuhan akan sandang, pangan dan papan ke IKN.
Baca Juga : Imigrasi Parepare Capai Target 2025, Penerbitan Paspor Umrah Mendominasi dan PNBP Tembus Rp20 Miliar
"Kota Parepare akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lain dan pemilik modal untuk menanamkan investasi seperti pergudangan dan peti kemas dalam mendukung aktifitas perdagangan dan perekonomian antar wilayah," kata Akbar Ali.
Akbar Ali melanjutkan, masyarakat Kota Parepare tentunya sangat berharap IKN ini terus berlanjut dan terwujud dengan harapan dilanjutkan dengan kepemimpinan berikutnya.
"Dengan terwujudnya IKN, Kota Parepare akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan bisa mencapat 2 digit dari pertumbuhan ekonomi pada tahun
Baca Juga : Rakor Perdana dengan Wali Kota, Ketua DPRD Langsung Hentikan Interpelasi
2022 sebesar 5,93%, serta PDB/PDRB perkapita meningkat berlipat dari 56,16 juta pertahun pada tahun 2022," ungkapnya.
Sehingga dirinya menegaskan, dirinya menolak jika ada wacana penolakan IKN. Dirinya berharap IKN harus bisa diwujudkan demi tercapainya Indonesia emas pada masa yang akan datang.
"Tentunya juga IKN tidak berjalan mulus karena beberapa kritikan dan bahkan
Baca Juga : Pendapatan Kota Parepare Menurun di KUA-PPAS 2026, Defisit Hingga Rp24 Miliar
wacana menghentikan kebijakan ini, hal ini tentunya akan mencederai kepentingan masyarakat banyak dan tidak menghargai proses yang telah dilalui melalui sistem perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
