0%
Selasa, 09 Agustus 2022 15:54

Komisi V DPR RI Singgung Polemik Kereta Api di Sulsel, Minta Segera Dihentikan

Penulis : Dewi
Editor : Rahma
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady/IST
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady/IST

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady meminta agar Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan pihak Balai Kereta Api duduk bersama.

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, berharap, polemik tentang kereta api di Sulsel segera dihentikan. Ia menyarankan agar Balai Kereta Api, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar, duduk bersama dan tidak berdebat di ranah publik.

"Pak Wali tentu punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kemudian dari pihak Kementrian dalam hal ini Balai Kereta Api, juga tentu punya pertimbangan secara teknis dan biaya, sehingga kereta api yang melalui Kota Makassar konsepnya bukan elevated," kata Hamka, Selasa, 9 Agustus 2022.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menjelaskan, membangun rel kereta api yang elevated biayanya cukup mahal. Selain itu, elevated bisa dilakukan kalau terpaksa, karena tidak ada jalurnya.

Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi

Ia mencontohkan, LRT Jakarta. Jalurnya tidak memungkinkan kalau tidak elevated. Makanya dilakukan evelated. Begitupun kereta cepat Jakarta - Bandung, yang sekarang bermasalah karena terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit, antara USD 1,1 Milion - USD 1,9 milion.

"Itulah contoh yang konkrit. Jangan terlalu kita berprasangka. Mari duduk berpikir secara jernih, apakah yang dilalui rel kereta api di Maros - Makassar ini memang tidak ada jalannya untuk dibawah. Konsep elevated itu kalau dia memang ada di perkotaan yang padat penduduknya, dan tidak ada lahan yang bisa dijalani secara normal, itu baru elevated," ujarnya.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, Hamka mengaku sudah mencermati laporan yang disampaikan Balai Kereta Api. Di lokasi tersebut, tidak ada pemukiman padat yang dilalui.

Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini mengaku menghargai pemikiran Wali Kota Makassar. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, semua pihak harus berpikir dengan baik.

"Jangan sampai kita berharap elevated, tapi malah mangkrak akibat tidak adanya biaya. Lagi-lagi saya katakan bahwa membangun kereta api harus cermat. Jangan kita main-main, karena ini persoalan uang, investasi," tegasnya.

Ia berharap, pembangunan rel kereta api Maros - Makassar menuju New Port ini bisa diselesaikan dengan baik. "Mari sama-sama mencari solusi, inprinsip bahwa kalau kita mau memutuskan sesuatu, harus memikirkan masyarakat, termasuk anggarannya," imbaunya.

Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah

Hamka menambahkan, yang ingin dipercepat adalah bagaimana menghubungkan kereta api itu ke New Port, karena kereta api bukan hanya untuk angkut orang, tapi juga barang.

"Prinsip bisnisnya disini adalah ada dua pelabuhan besar yang dihubungkan kereta api ini. Garongkong, Pabrik Semen Tonasa, jadi alur barang juga bisa maksimal," tuturnya.

Konsep kereta api yang dimulai di Sulsel ini, sambung Hamka, konsepnya adalah Kereta Api Trans Sulawesi. Diharapkan Makassar - Parepare bisa selesai. Kemudian lanjut ke Mamuju, lalu ke Palu, Kendari, dan akhirnya tiba di Manado, sehingga terhubunglah Kereta Api Trans Sulawesi.

Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian

"Itulah master plan kereta api ini, untuk jangka panjang. Jangan lagi berdebat soal elevated atau non elevated, yang terpenting difungsikan secara cepat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@portalmedia.id atau Whatsapp 081395951236. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar