PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menandatangani Addendum II Konsesi Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah meningkatkan kelancaran logistik di Indonesia Timur dan mengurangi biaya logistik di wilayah tersebut.
Menurutnya, perjanjian ini merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Perhubungan dan Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengoperasikan Makassar New Port. Addendum ini melibatkan penambahan ruang lingkup 1B dan 1C tanpa mengubah nilai dan jangka waktu saat ini.
Baca Juga : Makassar New Port, Pelabuhan Berbasis Listrik PLN Hemat Biaya Operasional dan Ramah Lingkungan
Dengan selesainya pembangunan tahap 1B dan 1C, kapasitas terminal peti kemas Makassar New Port meningkat 150 persen, dari 1 juta TEUs menjadi 2,5 juta TEUs.
Capt. Antoni Arif Priadi, menambahkan komitmen bersama untuk meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia agar lebih profesional, efektif, dan efisien.
“Makassar New Port diharapkan menjadi pelabuhan utama dan hub distribusi logistik di Indonesia Timur, khususnya untuk ekspor produk andalan seperti cokelat, kopi, dan olahan kayu," ungkap Capt. Antoni di Jakarta dalam keterangan resminya, Selasa (30/01/2024).
Baca Juga : Kemenhub Larang Koper Pintar Berbaterai Lithium di Kabin Pesawat
Lanjut dia, ini juga menunjukkan komitmen bersama guna meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia agar terus lebih profesional, efektif dan efisien.
Dalam konteks ini, tarif kompetitif di Makassar diharapkan akan menarik perusahaan pelayaran, memungkinkan kapal-kapal yang lebih banyak dan berkapasitas besar untuk melayani rute Makassar-Surabaya tanpa perlu sampai ke Sorong atau Ambon.
"Makassar ini akan menjadi lebih menarik, ketika tarif di Makassar kompetitif akan banyak yang melayari Makassar bolak balik Surabaya gak perlu sampai Sorong gak perlu sampai Ambon sehingga akan ada kapal-kapal lain yang melayani, akan menarik bagi perusahaan pelayaran," jelasnya.
Baca Juga : Pembangunan MNP Diperkirakan Rampung September 2023
Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port dicanangkan pemerintah sebagai solusi terhadap kongesti yang akan terjadi di Pelabuhan Soekarno Hatta. Dengan target layanan 200-300 ribu TEUs pada tahun 2024, Makassar New Port diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan bersaing dengan negara tetangga.
Dalam kesempatan itu, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menekankan peran penting Makassar New Port dalam mendukung distribusi logistik untuk Indonesia Timur.
Beroperasi sejak tahun 2019, pelabuhan ini telah memainkan peran kunci dalam kelancaran arus logistik dan mengurangi biaya logistik di wilayah Indonesia Timur.
Baca Juga : DPRD Makassar Minta Pemkot Anggarkan di APBD Perubahan
"Oleh karena itu Makassar New Port terus dikembangkan untuk peningkatan kapasitas dan layanannya. Untuk tahun ini Makassar New Port kurang lebih melayani sekitar 200-300 ribu TEUs dan ke depannya Makassar New Port ini akan difokuskan pada layanan peti kemas di Makassar ini untuk berpindah ke Makassar New Port," ucap Prasetyo.
Sebagai informasi, pada 2023, awalnya Pelindo Regional 4 menetapkan RKAP arus bongkar muat sebesar 193.287 TEUs. Namun, melihat derasnya arus bongkar muat di awal-awal 2023, Pelindo lalu menaikkan target dalam RKAP Perubahan 2023 menjadi 212.675 TEUs. Hingga akhir 2023, arus bongkar muat di Makassar New Port sudah melewati 257.981 TEUs. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
