PORTALMEDIA.ID - Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajak Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana untuk mengembalikan martabat sebagai akademisi jelang Pemilu 2024.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan hari ini, para mahasiswa tersebut mengaku kecewa dengan dua sosok yang pernah menjadi dosen mereka dan mengajarkan tentang demokrasi.
"Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa. Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi," bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Faris Rubiansyah, salah seorang perwakilan mahasiswa.
Baca Juga : LISA Robot AI Milik UGM Hilang Setelah Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
Mereka merasa diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus dijaga selalu keberlangsungannya dengan kiprah Indonesia bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia, menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia.
Transisi ini ditandai oleh beberapa hal, mulai dari penarikan angkatan bersenjata dari politik, liberalisasi sistem kepartaian, pemilu yang jurdil, kebebasan berbicara, kebebasan pers serta hal-hal lainnya.
Semua itu tidaklah mudah dilakukan di negara dengan masyarakat majemuk, yang kala itu tengah berjuang untuk pulih dari dampak krisis keuangan.
Baca Juga : Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK: Sekolah Dasar Swasta Tak Lagi Boleh Pungut Biaya
"Namun, sayangnya, lebih dari 20 tahun sejak datangnya berkah tersebut, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran. Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah, sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru seperti disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu," kata Faris.
Lanjut Faris, mereka resah karena sejak 2019 lalu telah turun ke jalan demi memprotes banyak hal yang dianggap mengancam demokrasi. Macam revisi UU KPK, terbitnya UU Ciptakerja, revisi UU ITE, dan lainnya.
Lalu, di tengah perhelatan Pemilu 2024, kata Faris, mereka menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya yang mana rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi oleh penguasa.
Baca Juga : Menko PMK Pratikno Serahkan Bantuan Rp14,4 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sulsel
Para penguasa tanpa malu-malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya.
"Kita melihat bersama, bahwa kekuasaan telah merusak pagar yang menjaga agar demokrasi tetap hidup dan terus dapat dirayakan. Jika pada akhirnya demokrasi milik rakyat Indonesia ini, mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya. Untuk itu, menjadi keharusan bagi seluruh pihak untuk menyadarkan kekuasaan atas perbuatannya," kata Faris.
"Tolong bantu kami mengingat, bukankah peran yang Pak Tik dan Mas Ari ambil dalam pusaran kekuasaan adalah suatu bentuk upaya untuk menjawab tantangan tersebut? Ijinkan kami kaitkan hal itu dengan pelajaran yang pernah kami dapat di DPP," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
