PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan jajaran pengawas pemilu akan lebih intens mengawasi secara khusus lokasi TPS yang berdekatan dengan posko atau rumah tim pemenangan kampanye peserta pemilu.
Menurut dia, hal ini penting supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Hal-hal yang bisa mengganggu menurut Bagja seperti adanya mobilisasi massa maupun adanya ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye. "(TPS) Berdekatan dengan posko pemenanganan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Bagja dalam konferensi pers bersama awak media di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Baca Juga : PDPB Disorot, Bawaslu Minta KPU Sulsel Lebih Proaktif
Dia mengungkapkan berdasarkan peta kerawanan yang dirilis Bawaslu, terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. Meski demikian, Bagja memandang tidak ada larangan yang mengatur TPS berada di dekat posko pemenangan kampanye.
"Apakah itu (TPS dekat posko pemenangan) dilarang? tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi kalau memang sudah demikian maka harus ada perhatian khusus dari pengawas, pemantau dan masyarakat agar menjaga kondusifitas dan juga terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain," papar alumnus Universitas Indonesia itu.
Selain itu, Bagja menambahkan pengawas pemilu juga diinstruksikan untuk intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/ pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.
Baca Juga : Bawaslu Kembangkan Model Pengawasan Berbasis AI
"Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekaramg sudah mulai distribusi logisitik khusunya daerah-daerah yang sulit dijangkau," papar Bagja.
"Kami juga melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang," imbuh dia.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
