PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Syamsuddin Karlos mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengusulkan tambahan bantuan anggaran pembangunan Stadion Mattoanging.
Ia menyatakan, Fraksi PAN Sulsel secara tegas menekankan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menyurati Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk penambahan bantuan anggaran pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional ini.
"Kita tidak punya anggaran sebesar itu. Kalau hanya kita sisipkan Rp 60 miliar mana bisa cukup sehingga saya kira Pemprov Sulsel perlu membangun komunikasi dengan pihak kementerian untuk mendapatkan tambahan anggaran," ujar Karlos saat ditemui di sela-sela Rapat Badan Anggaran, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
Ia menambahkan, dengan anggaran yang hanya sebesar Rp 50 miliar lebih di tahun 2022 ini dan alokasi anggaran pada APBD pokok 2023, justru membebani keuangan daerah.
Anggaran Terbatas
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sebaiknya anggaran yang terbatas saat ini dialokasikan terlebih dahulu untuk pembangunan Stadion Barombong.
"Menurut saya stadion Mattoanging ini dalam satu dua tahun ini masih berat, sehingga kami dari fraksi PAN menyampaikan agar kiranya anggaran yang kecil ini diselesaikan dulu stadion Barombong yang bisa dipakai teman-teman kita pecinta bola, baru kemudian fokus ke stadion Mattoanging," ucapnya.
Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov
"Tidak mungkin Rp 60 miliar cukup untuk stadion, ini stadion Mattoanging bukan direhabilitasi, tapi untuk membangun kembali, membangun yang baru," kata karlos.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas proyeksi untuk kebutuhan alokasi anggaran di APBD Pokok 2023, dan yang paling urgen dibutuhkan masyarakat salah satunya Stadion Mattoanging dan Stadion Barombong.
"Yang tersangkut dengan proyeksi-proyeksi tingkat kebutuhan masyarakat yang urgensi di tahun 2023. Seperti bagaimana kita desak pemerintah untuk menyelesaikan penggunaannya dan digunakan oleh masyarakat," tutup Karlos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News