PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Uji coba pemerintah pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi solar dan pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina terus dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di 4 daerah di Sulawesi.
Terkait kapan pembatasan ini mulai akan berlaku, Supervisor Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Taufiq Kurniawan, menyebutkan, regulasi penerapan pembatasan BBM bersubsidi seperti Pertalite ini masih menunggu keluarnya aturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Peraturan Presiden (PP).
"Kami tunggu arahan, dan sejauh ini masih menunggu keputusan presiden, saat ini kami fokus ke uji coba," kata Taufiq kepada portalmedia, usai mengisi talkshow Gathering Online Kalla Toyota, Jumat (12/8/2022).
Baca Juga : Pertamina Tebar Diskon BBM hingga LPG, Begini Cara Aksesnya
Ia menambahkan regulasi pembatasan pembelian pertalite dan solar dikeluarkan sebab harga minyak dunia kini terus mengalami kenaikan, sebagai akibat dari perang Eropa Timur, sehingga subsidi yang dikeluarkan negara pun meningkat.
"Negara melalui pertamina bertugas untuk mengatur anggaran subsidi bbm agar tersalurkan tepat sasaran. Salah satunya dengan memberlakukan aturan pembelian solar subsidi dan pertalite roda empat wajib terdaftar di aplikasi MyPertamina," kata Taufiq dalam talkshow
Ia menyebutkan, program ini hadir untuk mengamankan subsidi bbm agar tidak lari ke tangan-tangan yang tidak berhak. Program ini pada intinya ingin menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga : Menteri ESDM Bahlil Beri Izin Ojol Beli BBM Subsidi, Skema Subsidi Masih Dikaji
"Untuk wilayah yang telah mewajibkan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina di Sulawesi di antaranya di Makassar, Palu, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Jadi keempat titik ini menjadi fase ujicoba dan penerapannya sejak 11 Juli lalu,” ungkapnya.
Sudah Dibahas Presiden
Terkait hal ini, dikutip dari liputan6, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut, pembahasan pembatasan BBM sudah dibahas Presiden dengan para menteri kabinet.
"Sudah mulai ada pembahasannya, yang di kabinet ini banyak yang kita pikirkan," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2022).
Baca Juga : Menteri ESDM Bahlil Sebut Subsidi BBM Hanya untuk Kendaraan Pelat Kuning
Sekarang, kata Bahlil, pemerintah masih menunggun waktu yang tepat untuk merealisasikan pembatasan BBM bersubsidi. Sehingga yang dilakukan saat ini oleh pemerintah yakni sosialisasi terlebih dahulu.
"Ibarat gini lho, kalau makanan ini bubur kan cocok makan pagi, jangan dimakan siang. Jadi menunggu waktu dan timing yang tepat," kata dia.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini bertujuan agar beban kompensasi dan subsidi energi yang dibayarkan pemerintah tidak terlalu besar. Setidaknya saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 502 triliun untuk menjaga harga BBM tetap seperti sekarang di tengah kenaikan harga energi di tingkat global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
