PORTALMEDIA.ID, PAREPARE - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, di ruang Pola Kantor Wali kota Parepare, Selasa (26/03/2024).
Acara tersebut dihadiri langsung Penjabat Wali Kota Parepare, Kepala Balitbangda Sulsel, Forkompinda, sert Perangkat Daerah lingkup pmerintah Kota Parepare, instasi vertikal, BUMN, Organisasi Pemuda, dunia usaha, Organisasi Perempuan, Organisasi Anak dan perwakilan disabilitas.
Kepala Bappeda Kota Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengatakan, Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota Parepare ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.
Baca Juga : Imigrasi Parepare Capai Target 2025, Penerbitan Paspor Umrah Mendominasi dan PNBP Tembus Rp20 Miliar
"Salah satu bentuk pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Pendekatan Partisipatif, yang menghendaki adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali dalam proses perencanaan pembangunan daerah,"katanya.
Zulkarnaen menjelaskan, dengan pelaksanaan Musrenbang Regular secara berjenjang pada Tingkat kelurahan dan kecamatan dalam proses penyusunan dokumen RKPD serta pelaksanaan musrenbang anak dan Perempuan, yang merupakan implementasi dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan Musrenbang Reguler meliputi musrenbang kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2024, musrenbang kecamatan dilaksanakan pada 6-7 Februari, dan Musrenbang anak telah dilaksanakan pada 1 Maret serta Musrenbang Perempuan telah dilaksanakan pada 14 Maret 2024.
Baca Juga : Rakor Perdana dengan Wali Kota, Ketua DPRD Langsung Hentikan Interpelasi
"Dan alhamdulillah proses musrenbang ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah melibatkan stakeholder sesuai dengan tingkatannya,"katanya.
"Rangkaian pelaksanaan musrenbang ini telah membuktikan bahwa komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan ruang bagi Masyarakat Kota Parepare untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat,"jelasnya.
Dirinya menambahkan salah satu bentuk dukungan bapak Walikota Parepare Bersama segenap Anggota DPRD Kota Parepare adalah dengan ditetapkannya anggaran Pagu Indikatif Wilayah (PIW) tahun 2025 sebesar Rp3.174.000.000 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
Baca Juga : Pendapatan Kota Parepare Menurun di KUA-PPAS 2026, Defisit Hingga Rp24 Miliar
Tema RKPD Kota Parepare Tahun 2025 sendiri mengangkat tema “Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Inklusif serta peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing”.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, Andi Bakti Haruna, hadir langsung dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota Parepare, mewakili Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.
Andi Bakti Haruna, mengatakan, pelaksanaan Musrenbang itu sendiri merupakan momentum untuk menyamakan Persepsi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kesesuaian pembangunan dengan keinginan masyarakat bisa sama-sama terpenuhi.
Baca Juga : Visi Pemkot Parepare 2025-2029: Sejahtera, Maju, dan Inklusif Dibahas di Musrenbang
"Melalui Musrenbang ini tentunya kita saling bertukar pikiran serta membangun persepsi bersama antara Pemerintah dengan masyarakat sehingga Proses pembangunan itu sendiri berjalan dengan baik,"katanya.
Dirinya juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota dan para pejabat serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen bersama selama ini, sehingga kerja keras dan komitmen bersama dalam mengongsong jalannya Pemerintahan yang memuat Program Pro rakyat berjalan dengan baik.
Dirinya juga menjelaskan, kalau melalui forum ini sendiri diharapkan terjadi sinkronisasi Pemerintah dan masyarakat serta bagaimana RKPD ini bisa menjadi Proses pendekatan mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat Kota.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
