PORTALMEDIA.ID -- Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal 'banjir' bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah jelang Pilpres 2024.
Jelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari lalu, beragam bansos disalurkan dari bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga bansos pangan.
Menurutnya, BLT El Nino dan bantuan pangan diputuskan setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian terkait pada 2023 lalu.
Baca Juga : UU Desa Baru Diteken Jokowi, Kepala Desa Bakal Dapat Uang Pensiun
"Mengenai bantuan El Nino dan pangan itu diputuskan pada ratas atau rapat intens Pak Presiden bersama beberapa menteri," ujar Ani sapaan akrabnya saat menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4) kemarin.
Ia menjelaskan awalnya dalam ratas itu pembahasannya mengenai Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang memuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia.
Kemudian, dalam rapat itu, pembahasan melebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino.
Baca Juga : Dua Jam Bertemu di Istana, Presiden Jokowi Beri Wejangan Khusus ke Prabowo-Gibran
"Sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023," imbuhnya.
BLT El Nino itu diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras 10 kg, yang penugasannya ada di Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan, El Nino melalui Kementerian Sosial (Kemensos)
Menurut Ani, awalnya BLT El Nino diputuskan diberikan selama 3 bulan yakni September, Oktober, dan November 2023. Namun, karena akhir tahun masih terjadi El Nino, maka diperpanjang hingga Desember.
Baca Juga : Dinilai Berkinerja Baik, Presiden Jokowi Bakal Perpanjang Jabatan Zudan di Sulbar
"Karena dari BMKG dan BRIN sampaikan El Nino meluncur terus sampai 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai 2024 selama 6 bulan untuk cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang bisa disampaikan mengenai bantuan pangan dan El Nino," jelasnya.
Sementara, untuk 2024, BLT El Nino yang diubah namanya menjadi mitigasi risiko belum direalisasikan. Sehingga, tambahan anggaran pun belum diberikan oleh Kemenkeu.
"Kan ditambahkan anggarannya, namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," pungkas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
