BUKAMATA - Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku pihaknya serius mendorong revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau seberapa serius, ya pasti serius lah," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir CNN, Selasa (11/6/24).
Ketua Komisi III DPR itu menyebut revisi UU KPK diinginkan banyak pihak. Selain Dewan Pengawas, revisi juga didorong oleh para pimpinan lembaga antirasuah dan pihak yang pernah berperkara.
Baca Juga : Website Atas Nama Gerindra Memuat Jejak Mesum Fufufafa
Namun, kata Pacul, revisi harus melalui sejumlah prosedur di DPR. Mulai dari rapat dengar pendapat hingga rapat dengar pendapat umum.
"Jadi kan Dewas menginginkan di KPK sendiri, pimpinan sendiri menginginkan untuk lebih klir. Kemudian beberapa yang kena urusan KPK juga menginginkan," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra, Habiburokhman menilai revisi UU KPK cukup masuk akal. Habib terutama menyoroti kewenangan Dewas yang dikeluhkan dalam rapat di Komisi III DPR pekan lalu.
Baca Juga : Penyidik KPK Temukan Mobil Harun Masiku
Oleh karena itu, menurut dia, revisi UU KPK sebagai langkah logis untuk memperbaiki wewenang Dewas dalam UU KPK.
"Masuk akal juga kalau kita perjelas kewenangan dewan pengawas dengan revisi Undang-Undang KPK," katanya.
Namun, Habib ingin terlebih dulu mendengar masukan dari pimpinan KPK soal soal wacana revisi. Rencananya, Komisi III DPR akan menggelar rapat lanjutan dengan pimpinan KPK pekan depan.
Baca Juga : Lima Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati
Habib menegaskan Gerindra berharap KPK lebih kuat, lebih independen, mandiri. Dia ingin KPK bisa menjalankan tugasnya lebih maksimal.
"Sikap Gerindra tentu ingin KPK lebih kuat, lebih independen dan lebih mandiri Sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
