PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Perhelatan besar Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) akan dipusatkan di Kota Makassar pada Agustus 2024 mendatang.
Kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah di laut dan pesisir.
Baca Juga : Lewat Makassar Move, Wali Kota Munafri Ajak Warga Olahraga Sambil Awasi Fasilitas Publik
Pemerintah Kota Makassar menyambut baik acara ini. Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyampaikan dukungannya saat menerima kunjungan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Jumat (26/07/2024).
Firman mengatakan, "Kabar baik ini akan disambut positif oleh Pemerintah Kota Makassar. Kami mendukung penuh dan akan membantu segala kebutuhan penyelenggara."
"Makassar adalah kota pertama di luar Jawa yang dipilih untuk acara ini. Kami siap mendukung dan menyambut rencana ini dengan antusias," tambahnya.
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa ini adalah tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan BCL, dan Kota Makassar terpilih sebagai lokasi di Pulau Sulawesi.
“Dua kota sebelumnya adalah Bali dan Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mengurangi sampah laut dan merupakan salah satu program prioritas kami,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa akan ada berbagai kegiatan selama acara, termasuk pemberian apresiasi untuk kategori nelayan terinspiratif, bank sampah, dan kategori lainnya.
Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026
“Jadi kita masih seleksi tempatnya, apakah di pantai losari, pantai bosowa atau di untia. Kita masih tentatif kita akan pilih lokasi yang benar-benar pas,” pungkasnya.
BCL diinisiasi sejak 2022 dengan tujuan mendukung target nasional dalam penanganan sampah laut, yaitu mengurangi 70 persen sampah laut pada 2025 sesuai Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018, serta sebagai implementasi program prioritas dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
