PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah menuai polemik di media sosial (medsos). Jokowi mengatakan bahwa yang dibahas publik tak lepas dari tukang kayu.
"Sehari dua hari ini kita lihat medsos ini sedang riuh sedang ramai putusan yang terkait pilkada. Setelah saya lihat medsos ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka medsos pasti tau tukang kayu ini siapa," kata Jokowi di Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Partai Golkar, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam, (21/08/2024).
Jokowi mengatakan bahwa putusan MK merupakan wilayah yudikatif. Sementara, di DPR juga telah dibahas soal Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca Juga : Putusan MK Perjelas Batas Pemidanaan terhadap Wartawan
"Sedang dirapatkan (juga) di DPR itu wilayah legislatif. Tapi, tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu," ujar Jokowi disambut tawa peserta Munas.
Kepala Negara memaklumi situasi yang berada di ranah publik itu. Dia tak masalah karena merupakan bagian dari demokrasi.
"Ya tidak apa-apa, itu warna warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan sebagai lembaga eksekutif saya berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden saya sangat menghormati lembaga yudikatif, lembaga legislatif," ucap Jokowi.
Dia menekankan bahwa menghormati setiap putusan lembaga negara. Jokowi juga mengajak semua pihak untuk bersikap senada.
Baca Juga : Golkar Dorong Evaluasi Pilkada Langsung
"Jadi saya kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki. Mari kita hormati keputusan beri kepercayaan kewenangan yang melaksanakan proses konstitusional," ujar Jokowi.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
