PORTALMEDIA.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyusun cara membendung banjir honorer titipan dari kepala daerah dan anggota DPRD baru.
Anas mengatakan Kemenpan RB tengah menata tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Ia berharap 2024 ini semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Tapi, ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis pilkada ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp)," katanya dalam SAKIP Award 2024,, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga : Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata, Inovasi RSUD Haji Raih Predikat Terbaik dari Kemenpan-RB
"Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Sedang kita siapkan bagaimana bupati-bupati yang baru terpilih sama pimpinan dewan yang baru terpilih, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan beliau. Kita atur ini, tapi sepanjang jabatan itu yang terbatas, apakah 2 orang-3 orang (honorer) nanti akan ada aturannya," jelas Anas.
Di lain sisi, Anas mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tidak memanfaatkan kuota pengangkatan honorer menjadi PPPK. Ia menyebut padahal pemerintah sudah menyiapkan sekitar 1,7 juta formasi PPPK di 2024 ini.
Anas mencatat formasi PPPK untuk tenaga honorer itu baru terserap 1,2 juta. Ia mengatakan ada beberapa kendala, terutama di sejumlah pemda.
Baca Juga : Transformasi Digital Kepegawaian di Makassar: Komitmen dan Pembenahan Menuju Kinerja Terbaik
"Ada banyak kabupaten/kota tidak mengusulkan (PPPK) dengan berbagai keterbatasan, mulai keterbatasan anggaran maupun yang lain. Sehingga formasi yang kita siapkan tidak dimanfaatkan oleh pemda. Padahal, formasi yang kita siapkan cukup besar," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
