PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Jumlah penderita HIV/AIDS di Sulsel terbilang cukup tinggi. Bahkan masuk 10 besar tertinggi nasional.
Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Sosialisasi Program Harm Reduction untuk Penanggulangan HIV/AIDS, yang dilaksanakan di Hotel Jolyn Makassar, Jumat, 26 Agustus 2022.
Berdasarkan data Kementrian Kesehatan, perkembangan kasus HIV/AIDS di Sulsel pada tahun 2021 lalu tercatat 1.881 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya tercatat 1.517 orang.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham: Pemkot Makassar Siap Berkolaborasi Tekan HIV/AIDS
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulsel, Muharram Sahude, mengatakan, tren perkembangan HIV/AIDS dalam 16 tahun terakhir, 2005 - 2021 cukup tinggi, mencapai 20.103 orang. Saat ini, Sulsel bahkan masuk 10 besar provinsi dengan kasus HIV/AIDS tertinggi.
"Tahun 2021, tercatat 1.881 kasus. 1.490 kasus HIV, dan 391 AIDS. Di Sulsel, tidak ada satupun kabupaten kota yang nol kasus HIV/AIDS. Kasus AIDS bahkan tersebar di 16 kabupaten," ungkap Muharram Sahude.
Muharram menggungkapkan, berdasarkan data yang ada, jumlah penderita didominasi usia produktif. Iapun berharap, melalui koordinasi lintas sektor ini bisa melahirkan satu konsep untuk mempercepat penurunan HIV/AIDS di Sulsel.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan AHF Gencarkan Edukasi dan Pengobatan HIV/AIDS
"Ini menjadi tantangan, bagaimana bisa menurunkan angkanya, bagaimana agar orang tidak tertular, dan yang sudah terinfeksi tidak menularkan," terangnya.
KPAP Sulsel, lanjut Muharram, akan memaksimalkan sosialisasi di masyarakat. Dengan memberikan edukasi terhadap semua kalangan. Tentunya, melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, hingga media.
"Masyarakat harus diedukasi. Masalah ini harus ditangani bersama, dan tentu butuh dukungan pemerintah," imbuhnya.
Baca Juga : OJK Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Lingkup Kepolisian Sulsel
Muharram juga sangat menyayangkan adanya kabupaten kota yang belum memiliki KPA. Sehingga, pendampingan hanya dilakukan oleh LSM atau NGO.
"Ternyata masih ada kabupaten kota yang belum terbentuk kelembagaan KPA, sehingga ini tentu menghambat upaya-upaya kita. KPA baru ada di 10 daerah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
