PORTALMEDIA.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk meninjau ulang seluruh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berpotensi menghambat program strategis nasional.
Instruksi ini bertujuan memastikan setiap regulasi mendukung pencapaian target-target utama pemerintahan.
Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Senin (4/11), Supratman menyampaikan bahwa Prabowo telah menekankan empat hal utama, termasuk tinjauan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan bahkan peraturan menteri yang terkait.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan 27 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi
"Presiden menegaskan agar seluruh peraturan yang tidak sejalan dengan program swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, dan pengaturan lahan yang adil segera diperbaiki," ujarnya.
Prabowo, lanjut Supratman, sangat menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Hal ini, menurut Supratman, akan menjadi salah satu prioritas utama dalam menata regulasi agar mendukung pemerataan pemanfaatan lahan dan keadilan sosial.
Baca Juga : Prabowo Gandeng Kampus Inggris, Indonesia Akan Bangun 10 Universitas Baru
Secara internal, Supratman juga memfokuskan perhatian pada dua aspek penting di Kementerian Hukum.
Pertama, ia ingin memastikan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berlangsung secara profesional, karena kualitas SDM yang baik dinilainya sebagai dasar keberhasilan suatu institusi.
Kedua, ia menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam restrukturisasi kelembagaan.
Baca Juga : Prabowo Terbang ke London untuk Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia–Inggris
Saat ini, Kementerian Hukum tengah memperbaiki seluruh sistem agar lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendorong akuntabilitas lembaga.
Supratman berharap sinergi dengan Komisi XIII DPR dapat memperkuat upaya membangun Kementerian Hukum yang lebih terbuka dan efisien.
"Dengan dukungan dari Komisi XIII, kami berharap Kementerian Hukum dapat lebih transparan dalam melayani masyarakat," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
