PORTALMEDIA.ID - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kepada Presiden Prabowo Subianto, paling lambat pertengahan 2025.
Usulan ini bertujuan untuk menutup defisit yang berpotensi membebani program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan proyeksi, BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit hingga Rp20 triliun pada 2024. Ghufron mengkhawatirkan bahwa tanpa langkah antisipatif, BPJS Kesehatan bisa menghadapi masalah gagal bayar pada 2026.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan Pemprov Bahas Kejelasan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Menurut Ghufron, kenaikan iuran BPJS idealnya dilakukan setiap dua tahun sekali, namun hingga kini iuran belum diubah selama dua periode.
Ia menyatakan bahwa akhir Juni atau awal Juli 2025 akan menjadi waktu penentuan untuk memutuskan besaran iuran baru, termasuk penyesuaian tarif dan manfaat layanan.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, menambahkan bahwa sejak 2023, terjadi ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan penerimaan BPJS Kesehatan.
Baca Juga : Empat Daerah di Sulsel Belum Capai UHC 100%, BPJS Singgung Keterbatasan Fiskal
Biaya operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan premi menciptakan tekanan besar, dengan tingkat rasio klaim yang mencapai 100 persen.
Sebagai langkah strategis, selain menaikkan iuran, BPJS juga mempertimbangkan cost sharing dan subsidi APBN untuk mendukung keberlangsungan JKN.
Daftar iuran saat ini berkisar dari Rp150 ribu per bulan untuk Kelas 1, Rp100 ribu untuk Kelas 2, dan Rp35 ribu untuk Kelas 3. Subsidi Rp7 ribu dari pemerintah menurunkan biaya Kelas 3 dari Rp42 ribu menjadi Rp35 ribu per bulan.
Baca Juga : DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Rujukan Berjenjang JKN
Dengan adanya usulan ini, Ghufron berharap keberlanjutan JKN dapat terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi peserta tanpa terganggu oleh risiko keuangan di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
