PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Kemudahan pelayanan publik terus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di era kepemimpinan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Hal itu menjadi atensi Prof Zudan dalam memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
Peningkatan pelayanan di Pemprov Sulsel juga semakin baik. Terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat. IKM merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
Baca Juga : Dorong Iklim Investasi, Appi Launching Woodland Residence di Antang
IKM Sulsel pada semester 1 tahun 2024 dengan nilai 88,24 atau kategori Baik (B). Sebelumnya, nilai IKM Sulsel berada pada nilai 85,81.
Selama tahun 2024 (angka sementara) Dinas DPMPTSP telah melayani perizinan dan non perizinan melalui OSS dan PROTSP sebanyak 152.397 pelayanan. Baik pelayanan NIB, sertifikat standar, izin, PB UMKU, dan lainnya.
Dengan survei IKM tersebut, meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif. Hal ini juga akan berdampak dalam meningkatkan realisasi penanaman modal.
Baca Juga : Dubes RI untuk Kuwait dan Wagub Sulsel Bahas Ketenagakerjaan hingga Investasi
Atas kinerja itu, Kementerian Investasi dan BPKM menetapkan Dinas PMPTSP Sulsel juga meraih prestasi sebagai Peringkat 6 dengan kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB).
Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, “Bapak Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan senantiasa memberikan arahan agar bagaimana kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu telah tercermin dari survei IKM semester 1 yang nilainya 88,24 atau kategori Baik. Bahkan nilai ini hampir mendekati menuju Sangat Baik yang nilainya 88,31,” ucapnya.
Adapun realisasi investasi mulai Januari-September atau Triwulan 1-3 Tahun 2024 adalah Rp 9,860 Triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 3,687 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 6,172 Triliun.
Baca Juga : Komisi XI Minta Pemerintah Perkuat Strategi Investasi untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2026
Atas capaian realisasi itu, membuka lapangan pekerjaan mencapai 15 ribu lebih. “Dari investasi tersebut, menyerap tenaga kerja sebanyak 15.384 orang, 15.232 diantaranya Tenaga Kerja Indonesia,” ungkapnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
