PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif serta Pilkada tidak digelar bersamaan dalam waktu satu tahun.
Usulan ini mendapat tanggapan positif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pemerintah untuk mengkaji wacana tersebut lebih mendalam.
"Saya setuju ada kajian mendalam terkait ini. Kualitas demokrasi ditentukan oleh desain pemilu," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera lewat akun X miliknya, Jumat 22 November 2024
Baca Juga : Pemerintah Buka Kajian Pemilu Lewat E-Voting
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menyoroti pelaksanaan pemilu dengan lima kotak suara selama ini, yang menurutnya berdampak pada rendahnya pengenalan dan keterlibatan antara calon dan pemilih.
"Semoga pengkajian ini bisa dilakukan secepat mungkin," imbuhnya.
Mardani juga mengusulkan agar kajian ini dilakukan secara menyeluruh di awal masa jabatan eksekutif dan legislatif.
Baca Juga : Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Partai Buruh Siap Bangun Koalisi Non-Parlemen
"Termasuk juga dibahas apakah pelaksanaan Pilkada dan Pemilu lebih baik dilakukan di tahun yang berbeda atau tetap di tahun yang sama," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Usulan itu telah disampaikannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 20 November 2024.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
