PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wacana evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berbasis parlementer kembali mencuat. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menyuarakan dukungannya terhadap evaluasi tersebut saat ditemui wartawan di Kota Makassar, Selasa (17/12/2024).
Taufan Pawe menyatakan bahwa gagasan evaluasi Pilkada ini muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ketua Umum Golkar, lanjutnya, prihatin dengan kondisi yang terjadi dan meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.
"Memang ada wacana dari Ketua Umum Partai Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada setelah melihat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kemarin. Sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, jika arahannya demikian, tentu kita akan sejalan dan mendukung kebijakan tersebut," ujar Taufan.
Baca Juga : Jika Musda Diulur, Golkar Sulsel Terancam Tak Solid di Pemilu 2029
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menilai kebijakan tersebut sah untuk dilaksanakan asalkan disertai regulasi yang matang dan kajian akademik yang mendalam. Menurutnya, kajian ilmiah menjadi landasan penting agar kebijakan ini sesuai dengan harapan bersama.
"Yang terpenting adalah adanya kajian dan pendalaman melalui naskah akademik. Apa yang diwacanakan harus sesuai dengan ekspektasi kita. Semua ini butuh telaah yang komprehensif," jelas Taufan.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan itu juga menyarankan agar tahap awal implementasi dilakukan pada pemilihan gubernur. Menurutnya, gubernur dapat dipilih oleh anggota DPRD provinsi terlebih dahulu sebagai langkah uji coba sebelum diberlakukan di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga : Muhidin Titip Golkar Sulsel ke Rahman Pina
"Sebagai tahap awal, kita bisa fokus pada pemilihan gubernur. Nantinya, hasil dari tahapan ini bisa dievaluasi lebih lanjut untuk melihat langkah apa yang harus dilakukan pada pemilihan di tingkat kabupaten/kota," ungkapnya.
Lebih lanjut, Taufan Pawe menyebut kebijakan ini juga telah mendapat perhatian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, gagasan tersebut sempat disampaikan dalam puncak perayaan HUT Partai Golkar.
"Presiden terpilih juga sudah memikirkan hal ini. Kami di DPR RI tentunya akan menyiapkan tahapan-tahapan, termasuk merancang aturan, kajian, serta naskah akademik terkait wacana ini," tandasnya.
Baca Juga : DPR Dorong Grand Design Terpadu Pemulihan Aceh–Sumatera Pasca Bencana
Taufan menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses demokrasi di Indonesia agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
