PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh,“ kata Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya, Kamis 19 Desember 2024.
Menurut Muzzammil, dana besar negara yang dihabiskan untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung terakhir bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Juga : Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Partai Buruh Siap Bangun Koalisi Non-Parlemen
Dikatakan Muzammil, dalam beberapa Pilkada serentak, mulai 2017, 2018, 2020, dan 2024 total anggaran yang digelontorkan menyentuh kisaran Rp80,65 triliun. Menurutnya, dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat.
“Seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya,“ kata Anggota DPR RI fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Muzzammil menilai bahwa Pilkada langsung membuka potensi adanya konflik dan polarisasi di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.
Baca Juga : Perdebatan Pilkada Dinilai Terlalu Parsial, Ni’matullah Soroti Desain Besar Politik
“Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polariasi di tengah masyarakat dalam proses Pilkada langsung," kata Muzzammil.
Selain itu, lanjut Muzzammil, terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya.
Menurut Muzzammil, Pilkada melalui DPRD dapat meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi pada Pilkada langsung.
Baca Juga : 84 Persen Generasi Z Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
Sebab, dalam Pilkada langsung selama ini terjadi berbagai kecurangan seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya.
“Jika Pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bawaslu dapat bekerjasama dengan Polisi, Jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan,“ kata Muzzammil.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
