Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti rekomendasi BPK terhadap Kementan yang berjumlah 46 rekomendasi, 11 di antaranya terkait dengan pupuk subsidi atau subsidi pupuk, dan 35 rekomendasi terkait dengan laporan keuangan tahun 2021.
"Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret 11 rekomendasi dari BPK tahun 2021 terkait dengan subsidi pupuk yang belum ditindaklanjuti, ini ceritanya seperti apa? mengapa belum ditindaklanjuti? apakah ada kendalanya?" tanyanya kepada Mentan.
Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania juga menyoroti persoalan pupuk subsidi. Menurutnya pupuk subsidi termasuk hal yang saat ini menjadi polemik luar biasa di akar rumput, selain harganya yang meroket juga terjadi kelangkaan.
Baca Juga : Hakim Kabulkan Permohonan SYL Pindah Rutan ke Salemba
"Kalau bicara masyarakat atau petani yang kelas menengah ke atas oke mereka bisa berbicara 'seberapapun harga pupuk itu mau jutaan pun kami akan beli', tapi untuk petani yang memang betul-betul misalnya petani horti yang baru memulai dengan kelompok dan lain sebagainya tentu mereka punya catatan dan kelemahan di sektor keuangan," ujarnya.
Mentan pun menjelaskan bahwa mengenai pupuk subsidi, anggarannya bukan ada di Kementerian Pertanian.
"Pupuk kan uangnya gak di Kementan, bukan berarti mau curhat seperti apa, tapi di bawah kita kadang-kadang sulit banget bisa menjelaskan sampai ke bawah seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi catatan untuk saya untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak Kementerian lain dan saya berharap memang masalah pupuk lebih transparan lagi kita lakukan, kita deteksi dari awal sehingga datanya bisa kita selesaikan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News